Warga Parangkusumo Menolak Penggusuran

Pak Watin selaku Penatua Warga Parangkusumo

Warga masyarakat pesisir pantai Parangkusumo yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) melakukan aksi protes pada Sabtu siang 15/6. Mulai jam 11.00 bertempat di Kali Mati sebalah barat pantai Paratritis. Selain itu warga pesisir pantai dari Kabupaten Kulonprogo turut dalam aksi datang dengan rombongan menggunakan bis. Tampak juga mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat dalam aksi ini.

Aksi yang digelar cukup beda dan kreatif, karena mereka menggelar panggung kesenian sekaligus untuk panggung orasi. Sebelum acara dimulai panggung menampilkan musik campur sari yang mayoritas penyanyinya semua dari warga Parangkusumo. Alunan musik dangdut koplo juga cukup mendominasi dalam setiap lantunan irama musik. Dilanjutkan pembukaan dengan iringan gamelan yang melantunkan lagu selamat datang. Orasi dikemas dalam bentuk dagelan yang dimainkan dalam parikan (nyanyian berbalas pantun Jawa). Panggung kesenian seperti menjadi mimbar bebas masyarakat menyampaikan tuntutan hak atas tanah mereka yang akan digusur.

Awal keresahan masyarakat Parangkusumo menolak gusuran diawali dengan adanya Perda no. 5/2007 tentang aturan pelarangan prostitusi. Aturan belum disosialisasikan secara jelas namun garukan secara besar-besaran sudah dilakukan oleh aparat berwenang. Akibat dari garukan tersebut aktivitas perekonomian warga Parangkusumo mulai dari wisata pantai, wisata “penyaji kenikmatan” maupun wisata spiritual mengalami kerugian hampir ditaksir sekitar 90%. Imbas yang dirasakan masyarakat belum juga usai mulai muncul isu penggusuran. “Penggusuran ini dilakukan karena ada indikasi bahwa kawasan Parangkusumo akan dibangun proyek perhotelan” ujar Pak Watin selaku penatua masyarakat Parangkusumo.

Dalam aksi ini juga digelar diskusi mengenai kasus perampasan hak tanah yang menghadirkan Pak Manto aktivis dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP Kulonprogo), Pak Edi warga Suryowijayan yang menjadi korban penggusuran tanah karena persoalan surat kekancingan dalam wilayah sultan ground. “Pemerintah sekarang lebih berpihak kepada kawula elit daripada kawula alit” tegas moderator diskusi. Diskusi menghadirkan penanggap seorang rohaniawan sekaligus dosen Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma yaitu Romo Beny. “Masalah hak tanah ialah masalah yang sangat rentan terjadi di Indonesia, potensinya bahkan menimbulkan kekerasan”, tambah Romo Beny. [EAW]