SEAPEC Sepakati Deklarasi Medan

dok-seruu.com

Medan – Selama dua hari, 23-24 Oktober, sejumlah anggota Parlemen yang berasal dari negara-negara ASEAN berkumpul di Medan mengikuti Sidang Umum Southeast Asian Parliaments Against Corruption (SEAPEC) dengan tema “Corrupt-free Southeast Asia: Common Goal, Common Action”.

Ada 47 anggota parlemen yang hadir dalam kegiatan akbar ini, mereka berasal dari Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Timur Leste, Laos, Malaysia dan juga Indonesia sendiri yang sekaligus menjadi tuan rumah SEAPAC.

Selain itu,  hadir pula perwakilan dari Global Organization Parliaments against Corruption (GOPEC), Arab Region Parliaments against Corruption (ARPAC), South Asia Parliaments Against Curroption (SAPAC), ASEAN Commission on the Promotion and Protection  of the Right of Women and Children (ACWC), serta International Institute for Democracy and Electoral Assiastance (IIDEA).

Berkaitan dengan peranan SEAPAC, anggota Parlemen Indonesia, Ir. Muhammad Najib mensinyalir bahwa tidak banyak masyarakat yang mengenal SEAPAC sebagai wadah berhimpun para anggota Parlemen negara-negara anggota ASEAN yang memiliki kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. Baginya, demokrasi disamping membuahkan hal-hal positif seperti kebebasan berserkat, berkumpul dan menyatakan pendapat, ternyata demokrasi juga menghasikan buah lain seperti korupsi.

Najib juga menambahkan bahwa SEAPAC adalah organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 2005 dan dideklarasikan di Manila sebagai regional chapter dari Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) yang bermarkas di Kanada, dengan anggota DPR RI yang bergabung dalam gerakan ini sebanyak 39 orang.

Ada beberapa topik penting yang dibahas dalam sidang ini, antara lain: Patronase Politik dan Dampaknya Terhadap Korupsi; Gender, Budaya dan Korupsi; Mobilisasi Masyarakat anti Korupsi; serta Memperbaiki Kepercayaan Publik.

Lebih dari itu, Sidang Umum SEAPEC kali ini juga melahirkan Deklarasi Medan yang berisi: pertama, tidak ada kekebalan hukum dalam bentuk apapun yang dapat diberikan kepada seseorang, termasuk pejabat publik yang terlibat kasus korups. Kedua, diperlukan kerjasama yang lebih erat antar berbagai pihak, termasuk NGO, media, sektor swasta, dan institusi yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Ketiga, anggota Parlemen harus berpartisipasi dalam mempromosikan prinsip-prinsip United Nation Convention on Anti Corruption (UNCAC). <red-BO>