CSS UI Gugat UU Keuangan Negara

deliknews.com

BO – Jakarta. Beberapa ahli hukum yang tergabung dalam Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI) melakukan Juducial Review atas UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rabu, 4 September 2013, CSS UI melakukan persidangan ke-5 dengan agenda mendengarkan tanggapan pemerintan, saksi ahli dan saksi fakta. Pada persidangan kali ini CSS UI dipimpin langsung oleh Dr. Tjip Ismail yang pada sidang-sidang sebelumnya menjadi anggota. Pergantian ini dikarenakan pimpinan CSS UI sebelumnya, Prof. Arifin P. Suryaatmadja telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu.

Pada sidang ini, CSS UI mempersoalkan keberadaan pasal 2 huruf g dan i UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan masuk dalam ruang lingkup keuangan negara.

Keberadaan pasal ini dirasakan tidak adil lantaran uang pemerintah yang ditempatkan pada BUMN atau BUMD, yang sesungguhnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan menjadi ruang lingkup keuangan negara. Akibatnya, jika perusahaan melakukan kegiatan usaha dan kemudian menderita kerugian, maka bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Padahal untung rugi meruapakan dinamika dunia usaha yang wajar.

Gugatan atas UU ini bukan berarti membolehkan keberadaan moral hazard dan perilaku penyimpangan para pengelola BUMN, hanya saja gugatan ini ingin memposisikan BUMN dan BUMD sama dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, sehingga mampu bersaing dengan bebas dan bertanggung jawab.

“Tuntutan penghapusan Pasal dalam UU ini bukan untuk membebaskan moral hajat. Jika ternyata para pengelola BUMN dan BUMD terbukti melakukan pelanggaran pidana, tentu harus ditindak sesuai UU. dan hal itu sebenarnya sudah ada di UU lain yang mengatur. Misalnya UU tentang perseroan terbatas, bukan UU korupsi” ungkap Tjip Ismail

Pada persidangan ini CSS UI menghadirkan beberapa saksi ahli dan saksi Fakta. Diantara adalah mantan Menteri Keuangan Prof. Dr Sumarlin,  Mantan Menteri Kehutanan dan Pariwisata Drs. Marzuki Usama MA, dan mantan Dirjen Kemenkeu Yusuf Indar dewa.

Agenda pada sidang ke-5 ini hanya mendengarkan tanggapan dari Pemerintah, yaitu DPR da BPK, juga mendengarkan pernyataan dari sejumlah saksi ahli dan saksi fakta. Siding ditunda hingga tanggal 16 September 2013.