Quo Vadis Ujian Nasional

dok kompas.com

“Kacau Balau” itulah kesan yang tergambar dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Bagaimana tidak, UN yang lazimnya dilaksanakan serentak se-Indonesia, untuk tahun ini berbeda. Ada 11 provinsi yang terpaksa menunda pelaksanaan Ujian Nasional lantaran keterlambatan naskah soal ujian.

Tidak hanya sebatas itu saja, berbagai persoalan lain juga turut serta menambah wajah bopeng UN tahun ini. Mulai dari kualitas kertas naskah dan lembar jawaban yang buruk, paket-paket soal UN yang saling tertukar, hingga kekurangan naskah dan lembar jawab UN yang akhirnya memaksa pihak sekolah untuk memfotokopi ulang naskah UN. Dalam sejarah perjalanan UN di negeri ini, UN tahun 2013 inilah yang paling buruk.

Dalam kondisi darurat UN seperti ini, ternyata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, tetap santai dan menganggap bahwa hal itu adalah persoalan teknis yang tidak akan berekses terhadap hasil UN. Tentu sebuah sikap yang patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin substansi UN untuk meningkatkan kualitas siswa bisa tercapai jika hal-hal teknis seperti persoalan kertas dan distribusi naskah saja tidak teratasi dengan baik.

Wajar saja jika gelombang demontrasi menuntut mendikbud mundur terjadi secara masif di berbagai daerah. Sebab, UN yang mengabiskan biaya miliaran rupiah (hampir 600 miliar) ternyata tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan tahunan yang mestinya selalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, justru tahun ini mengalami kemunduran.

Amunisi Baru

Proses pelaksanaan UN yang carut marut ini menjadi bukti bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud terkesan asal-asalan dan hanya menggugurkan kewajiban semata. UN tidak lebih hanya dijadikan sebagai lahan proyek. Aspek-aspek teknis yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa diantisipasi sejak dini ternyata tidak mampu dipenuhi dengan baik.

Di sisi yang lain, kekacauan pelaksanaan UN ini akhirnya menjadi alat ampuh untuk kembali menyuarakan penghapusan UN yang selama ini sudah disuarakan oleh beberapa kelompok masyarakat. Dengan kondisi UN yang sangat buruk ini, mereka memperoleh amunisi baru nan ampuh untuk melakukan gugatan kembali guna menghapuskan UN.

Perlu diketahui bahwa gerakan penggugatan hingga wacana penghapusan UN telah berjalan hingga di meja pengadilan. Pada tahun 2007 misalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan 58 warga negara atas kebijakan UN. Putusan itu diperkuat lagi dengan ditolaknya kasasi dari pemerintah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009. Bahkan, sampai hari ini upaya-upaya tersebut terus menguat hingga ke kalangan DPR.

Memang, beberapa tahun terakhir UN mendapat gugatan yang kian keras dari sebagaian masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi UN yang dirasa tidak memberikan manfaat sama sekali. Alih-alih memberi manfaat positif, UN justru hanya berdampak negatif bagi siswa dan seluruh pelaku pendidikan.

Setidaknya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan UN jauh lebih besar dari pada dampak positif yang sampai hari ini masih belum terbukti sama sekali. Dampak negatif itu antara lain; terjadinya kesenjangan prestasi akademis berdasarkan status sosial ekonomi keluarga; meningkatnya risiko putus sekolah bagi siswa tak mampu dan siswa dari kelompok minoritas; penyempitan kurikulum yang terfokus pada mata pelajaran yang diujikan pada UN semata, sehingga mata pelajaran yang lain terabaikan; semakin terpinggirkannya proses belajar yang berupaya menggali potensi dan kreativitas siswa lantaran proses belajar lebih banyak untuk latihan-latihan soal; tekanan yang berlebih pada siswa maupun guru lantaran dituntut menaklukkan UN; dan berbagai modus kecurangan yang tidak bisa diurai satu persatu(Kompas, 20/04/13).

Salah tujuan

Sampai hari ini, UN terus berjalan sebagai salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan dan prestasi siswa. Meskipun berbagai gugatan terus dilakukan. Namun UN seolah telah menjadi ritus sakral yang tidak bisa dihilangkan. Akhirnya, banyak uang negara yang terpaksa dihabiskan untuk mendanai UN yang belum jelas. Padahal, jika bisa dialihkan, uang negara itu jauh lebih bermanfaat bila gunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan. Mulai dari membangun laboratorium, membenahi sekolah-sekolah yang rusak, subsidi pendidikan bagi warga miskin, hingga membuka sekolah-sekolah baru di daerah-daerah yang minim akses di pelosok Indonesia.

Center on Education Policy dalam laporan tahunannya (2012) merilis bahwa hingga saat ini keterkaitan antara ujian kelulusan dan pengingkatan prestasi belajar siswa masih belum terbukti. Hasil ini diperoleh dari penelitian di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat sejak tahun 2002. Selain Center on Education Policy, banyak penelitian yang juga belum menemukan keterkaitan antara pelaksanaan ujian kelulusan dengan dan peningkatan prestasi belajar siswa. Diantaranya adalah penelitian oleh Grodsky dkk (2009), Realdon dkk (2009), dan Holme dkk (2010) (Kompas, 20/04/13).

Wacana untuk mengakhiri dan menghapus UN sepertinya memang cukup rasional ditengah berbagai carut marut UN dan ketiadaan peningkatan prestasi siswa. Maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menggugat UN. Karena UN hanya melahirkan berbagai praktik kecurangan, baik yang dilakukan oleh siswa, guru, pihak sekolah, hingga orang tua siswa. Dan berbagai kecurangan pada pelaksanaan UN itu seolah tidak asing lagi. Akan tetapi lokus dan fakta kecurangan itu seolah tidak pernah terbukti. Kecurangan UN ibarat “kentut”, ada bau tapi tak ada rupa. Jika memang demikian faktanya, layakkah UN tetap dipertahankan? Atu mau dibawa kemana UN pada tahun mendatang? Entahlah. (MU)