Petani Butuh Perlindungan atas Tanahnya

DSCI0142 (2)

Cirebon-B.O | Berbagai kasus ketidakadilan mencuat di negeri hukum ini. Mulai dari kalangan tingkat atas, hingga tingkat bawah. Berbeda dengan tingkat atas yang masih mumpuni dalam bidang hukum, kaum tani sering mengalami ketidak adilan dalam hukum agraria.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Iwan Nurdin yang masih menjabat sebagai Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang diterbitkan di media massa (6/1/2013), disebutkan bahwa  terdapat sekitar 136,5 juta hektar kawasan hutan dengan hutan produksi 81,8 juta ha dan hutan lindung 31 juta ha. Dari keseluruhan luas hutan yang dimiliki Indonesia tersebut,  41 persen kawasan hutan produksi telah dikuasai oleh para pemilik modal asing. Para pemilik modal telah menguasai 41 persen kawasan hutan produksi.

Data tersebut merupakan awal dari sebuah peralihan fungsi-fungsi hutan. Kebutuhan pangan dunia, dan tuntutan kaum kapitalistis akan memadu menjadi sebuah kebutuhan yang akan berbenturan dengan penghuni asli hutan yang akan memaksa secara legal mereka untuk pergi. Ketidaktahuan  akan hukum dan kurangnya kebeperpihakan lembaga negara terhadap pribumi seakan membuat semakin tidak seimbang sistem hukum di negeri yang kaya akan alam ini.

Banyak proyek baru pembangunan perumahan yang  bebas berdiri di atas lahan persawahan, bahkan hingga di desa-desa terpencil sekalipun. Seolah-olah tidak ada pulau lain di negara Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau ini, sehingga pengusaha berbondong-bondong membeli tanah persawahan yang murah untuk dialih fungsikan sebagai perumahan mewah baru.

Pemerintah Indonesia seolah melupakan betapa jayanya Nusantara ini beberapa dekade silam ketika berhasil mengekspor beras ke beberapa negara di benua Asia. Namun sekarang justru terbalik, negara yang katanya dikenal sebagai penduduk agraris dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani ini justru menjadi negara importir beras.

Berbagai macam faktor ketidakseimbangan dalam tata kelola sistem pertanian dan penempatan tata ruang kependudukan menjadi hal yang berbanding terbalik dengan investasi pembangunan infrastruktur.  Faktor yang cukup miris adalah alasan kaum tani yang menjual tanah ladangnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Biaya hidup yang tak sebanding, dan persaingan harga beras lokal dengan beras impor seolah menambah panjang deretan perjuangan kaum tani dalam membela tanah ladangnya.

Bukan hal yang tidak mungkin, tanah di Pulau Jawa di masa yang  akan datang tidak akan lagi memiliki persawahan. Pasalnya laju pertumbuhan populasi penduduk di Pulau Jawa sangat meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai akibatnya, kita yang akan kaya dengan sumber alam ternyata tidak mampu untuk mengelolanya. Pemikiran masyarakat dunia sudah pasti akan menganggap bodoh bangsa Indonesia. Bagaikan tikus kurus, yang hidup di ladang sawah.

Meski  pemerintah seringkali memiliki program untuk membantu produksi pertanian di pedesaan, seperti bantuan pengadaan pupuk gratis. Tetap saja, hal tersebut masih bersifat efek sementara. Karena pemerintah belum sepenuhnya melakukan perlindungan atas pertanahan yang dijadikan sebagai alat pangan untuk mencukupi kebutuhan nasional. Pengawasan terhadap peralihan ladang sawah menjadi perumahan semakin hari semakin lemah. Hal ini turut menjadi penyebab utama dalam alih fungsi sawah produktif menjadi kawasan perumahan.

Hal tersebut turut memicu potensi baru yang dapat mengakibatkan bencana alam. Peran serta pemerintah, warga petani, aktivis lingkungan, dan masyarakat pada umumnya perlu untuk mendewasakan diri dalam berpikir untuk kemakmuran anak cucu bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan.