PAN: NEGARA JANGAN BERDAGANG DENGAN RAKYAT

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edi, dalam diskusi publik yang digelar Fraksi PAN DPR RI (Kamis, 27/04/17) menegaskan bahwa negara tidak boleh berdagang dengan rakyat.

“Negara jangan berdagang rakyat, itu tidak boleh. itu sama saja menjajah rakyat”.

Lebih lanjut, Tjatur menambahkan bahwa pengelolaan energi harus diorentasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja, bukan hanya sekedar berorientasi untuk mengasilkan uang semata.

“Sumber energi kita jangan hanya sekedar dijual dan dapat untung saja. Tapi, harus ada perubahan paradigma. Pengelolaan energi harus bisa merangsang masyarakat untuk giat bekerja, harus bisa menciptakan lapangan kerja yang memadai”.

Senada dengan Tjatur, pengamat energi Marwan Batubara menuturkan bahwa seharusnya pengelolaan sumber-sumber potensial termasuk energi dilakukan oleh Negara (BUMN), bukan diberikan kepada swasta. Hal itu untuk memastikan bahwa energi benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana pasal 33 UUD tahun 1945.

selain itu, Marwan juga menekankan pentingnya pengaturan tersendiri berkaitan dengan BUMN yang bergerak di bidang energi. Pihaknya menjelaskan bahwa khusus BUMN energi nantinya harus diatur untuk tunduk dan patuh pada UU tentang Migas, bukan UU BUMN.

Diskusi publik tentang Migas ini dilaksanakan oleh Fraksi PAN DPR RI untuk merespon pembahasan RUU tentang Migas yang tengah dibahas di DPR. Pembicara dalam diskusi ini adalah Ir. Tunggal (Kementerian ESDM), Dr. Fanshurullah (BPH Migas), Dr. Marwan Batubara (Pengamat Energi) dan Ir. Tjatur Sapto Edi (Anggota Komisi VII DPR, Fraksi PAN).