MK dan Lonceng Kehancuran Negara

dok: detik.com

Oleh: Misbahul Ulum*

Tertangkapnya Ketua mejelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muchtar oleh KPK atas kasus suap pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tangah, sontak membuat publik terbelalak dan seolah tidak percaya. Terlebih penangkapan itu adalah hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang secara otomastis kebenaran keterlibatan Akil Muchtar tak bisa lagi disangkal. Akil telah tertangkap basah dan tidak bisa lagi mengelak. Memang terasa sangat aneh dengan penangkapan ketua MK ini. Terlebih Akil Muchtar baru menjabat sebagai ketua Majelis Hakim Konstitusi selama enam bulan sejak April 2013 lalu.

Akan tetapi jika dicermati secara seksama, Akil Muchtar sesungguhnya adalah pemain lama yang memiliki rekam jejak cukup kotor. Ia juga telah lama menjadi incaran KPK. Ada beberapa catatan buruk menganai sepak terjang Akil Muchtar semenjak ia menjadi anggota DPR maupun setelah ia berada di MK. Tahun 2006 misalnya, ICW telah melaporkannya kepada KPK atas dugaan keterlibatan dalam kasus pemekaran  wilayah di Kalimantan Barat. Saat itu Akil masih menjadi anggota DPR di komisi II. Kemudian, tahun 2010, Akil kembali diberitakan terlibat suap dalam perkara perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Simalungun. Akil disinyalir meminta uang sebesar 1 miliar dari Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih. Akan tetapi Akil lolos dari sangkaan itu.

Krisis Kepercayaan

Banyak kalangan yang hampir tidak percaya, lembaga tinggi negara selevel Mahkamah Konstusi ternyata terlibat dalam praktik kotor penyuapan. Banyak tokoh bangsa yang prihatin dengan kondisi ini. Padahal MK adalah institusi negara yang selama ini dipercaya oleh masyarakat sebagai institusi yang paling sakral, suci dan jauh dari praktik-praktik kotor penyeleweangan maupun penyuapan. Namun, kenyataan berkata lain. Kepercayaan masyarakat atas lembaga ini justru telah ternoda oleh ulah pimpinannya sendiri.

Jika menilik pada sejarah, sesungguhnya MK lahir karena dorongan untuk menjaga konstitusi negara. MK menjadi peradilan tertinggi di Indonesia dalam hal memutus sengketa-sengketa konstitusi dan sengketa hasil pemilu. Dalam perjalanannya MK akhirnya menunjukkan diri sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara yang tidak pernah memiliki catatan buruk dan selalu konsisten dalam menegakkan keadilan. Ketagasan MK sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam pemutus persoalan konstitusi juga disegani oleh banyak pihak. Karena itulah MK akhirnya dianggap sebagai benteng terakhir peradilan di Indonesia.

Namun, sekarang MK telah kehilangan wibawa dan kepercayaan dari masyarakat. Prahara yang menimpa MK ini akhirnya semakin memperburuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara negara. Hal itu tentu sangat wajar, sebab jika MK sebagai benteng terakhir peradilan tak bisa lagi dipercaya, maka kehancuran negara ini sesungguhnya sudah di depan mata. Bahkan, tidak belebihan jika Indonesia saat ini dalam keadaan darurat hukum.

Ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara sesungguhnya bukan hal yang baru. Semua itu telah berjalan cukup lama yang disebabkan oleh praktik-praktik kotor yang hampir merata di semua lembaga negara. Lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi penjaga norma dan nilai hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, kementerian, DPR, dan lembaga-lembaga lainnya ternyata tidak mampu menunjukkan diri sebagai lembaga yang bersih.

Disadari atau tidak, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara negara saat ini sungguh telah berada pada titik terendah. Berbagai perilaku culas para penyelenggara negara menyebabkan krisis kepercayaan akut yang berkepanjangan di masyarakat. Bahkan, fenomena saat ini menunjukkan gerakan rakyat yang tidak hanya sekedar krisi kepercayaan semata, akan tetapi telah berubah menjadi kebencian terhadap para penyelenggara, dan kemudian mengganggap pemerintah sebagai musuh.

Langkah Revolusioner

Keadaan darurat hukum dan krisis kepercayaan ini tentu harus segera dikahiri. Sebab jika tidak, rakyat akan semakin benci terhadap pemerintah. Dan jika hal itu dibiarkan pada gilirannya akan memicu munculkan gelombang pemberontakan oleh rakyat. Untuk itulah, diperlukan langkah-langkah revolusioner guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pertama, Perlu pembenahan sistem rekruitmen pejabat tinggi negara. Semenjak reformasi 1998, hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara yang sebelumnya ditentukan oleh Presiden kemudian ditentukan oleh DPR dengan harapan meminimalisir kecurangan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, penentuan pimpinan lembaga tinggi negara oleh DPR tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak proses yang penuh dengan praktik suap menyuap hingga gratifikasi. Mulai dari saat tahap penjaringan calon pimpinan, Fit and Proper Test hingga tahap penentuan hasil. Akhirnya, sosok yang terpilih bukanlah sosok yang berkualitas dan berprestasi, melainkan orang yang paling banyak memberikan suap. Karena itulah, sangat wajar jika disaat mereka menduduki jabatan, akan segera berfikir untuk mengembalikan modal yang telah ia gunakan untuk menyuap. Dan tidak jalan lain kecuali mereka harus korupsi.

Kedua, diperlukan hukuman yang tegas bagi para koruptor. Sebagai bentuk penegakan hukum yang adil. Perlu ketegasan dan kejelasan hukum, khususnya bagi para pejabat negara yang terbukti melakukan tindakan korup. Karena korupsi sesungguhnya adalah kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary) maka hukumannya-pun harus luar biasa. Misalnya saja adalah hukuman “memiskinkan koruptor”, yakni seluruh kekayaan koruptor harus diambil alir oleh negara untuk kepentingan negara. Kemudian yang bersangkutan tidak lagi diberikan hak politik. Atau jika memungkinkan koruptor harus dihukum mati seperti yang diterapkan di Tiongkok.

Ketiga, perlu dibentuk Majelis Pengawas Lembaga Tinggi Negara. Yakni majelis yang bertugas untuk mengawasi semua lembaga tinggi negara. Majelis pengawas ini harus bebas dari segala  kepentingan, memiliki kedudukan yang paling tinggi,  serta diisi oleh orang-orang yang tegas, jujur dan tahan godaaan. Dalam konteks kekinian dan kedisinian, keberadaan mejelis ini menjadi sangat penting lantaran potret hubungan antar lembaga tinggi negara saat ini berjalan tidak sehat. Tarik menarik kepentingan menjadi pemandangan yang kerap terjadi antara lembaga yang satu dengan yang lain.

Lonceng kehancuran negara telah ditabuh dan sekarang telah memasuki masa darurat. Untuk itulah diperlukan peran dan kesadaran bersama untuk memperbaiki keadaan negara. Jangan sampai kekecewaan dan kebencian publik akan berubah menjadi gelombang pemberotakan yang justru mengancam keutuhan Indonesia. Wallahu ‘alam bi al-shawab

*Penulis adalah Staff di CSS Universitas Indonesia