Menyoal Ketegasan KPK

Foto0442 - Copy

Oleh: Misbahul Ulum*

Prestasi dan sikap tegas KPK dalam mengungkap skandal koruspsi di beberapa lembaga tinggi negara sungguh patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. KPK telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPK merupakan lembaga yang masih memiliki taji. Selain itu KPK juga dianggap sebagai satu-satunya lembaga negara yang masih dianggap bersih di tengah berbagai lembaga negara yang saat ini sedang terjebak dalam kasus korupsi.

Sikap tegas KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi, terlihat sangat jelas ketika KPK dengan begitu sigap dan cepat menyita 30 mobil yang menjadi barang bukti dalam dugaan kasus suap mantan ketua MK, Akil Mochtar. Dalam kasus Akil Mochtar ini, masyarakat tentu tak meragukan lagi keberanian dan ketegasan KPK untuk melakukan pengusustan hingga tuntas. Bahkan, dalam pemberitaan yang tersebar di berbagai media massa, kasus Akil Mochtar ini akhirnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap kejahatan korupsi lainnya, misalnya kasus korupsi di Banten.

Loyo dan Gamang

Ketagasan yang hampir sama juga terlihat saat KPK menangani kasus korupsi kuota daging impor yang melibatkan mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq. Termasuk juga dengan kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri yang melibatkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Dengan sangat cepat dan sigap, KPK menyita harta dan aset Irjen Djoko Susilo yang disinyalir meruapakan hasil pencucian uang, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Namun, sikap KPK yang selama ini dikenal tegas dan tidak pandang bulu tiba-tiba saja “loyo” saat menangani mega skandal kasus Bailout Bank Century. KPK terkesan “gamang” dalam mengungkap kasus korupsi yang disinyalir melibatkan pejabat teras di republik ini. Hal tersebut sangat terlihat dari proses pengusutan yang terkesan setengah hati, berlatur-larut dan tidak dilaksanakan secara proporsional.

Akibat dari penanganan kasus yang berbelit-belit. Tak mengherankan bila akhirnya masyarakat beranggapan bahwa KPK ternyata tidak independen dan tebang pilih dalam menyidik sebuah kasus. KPK bagaikan “singa lapar” yang siap memangsa dengan cepat dan ganas apabila berhadapan dengan kasus korupsi yang bebas dari unsur kekuasaan, namun tiba-tiba berubah menjadi “macam ompong” saat berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan para pejabat teras negara.

Meskipun telah banyak pihak menyatakan keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus Century ini, KPK tetap saja bergeming. KPK terlihat sangat hati-hati dan berputar-putar dalam mengusut kasus ini. Bahkan, untuk memeriksa Boediono-pun, penyidik KPK harus datang ke Kantor Wapres, yang sesungguhnya hal itu justru telah menurunkan wibawa KPK sebagai lembaga negara yang terhormat. Selain itu, juga menunjukkan bahwa KPK tidak memahami asas persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Padahal seharusnya semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum. Artinya, apakah dia seorang pejabat ataupun bukan, KPK tidak boleh mengistimewakannya.

Oleh karena itulah, akhirnya muncul anggapan bahwa KPK tidak lebih dari sekedar alat penguasa untuk mengamankan posisi dan menenkan posisi lawan. KPK hanya menjadi boneka yang dengan mudah dapat didikte oleh penguasa.

Diakui atau tidak, keterlibatan wapres Budiono sesungguhnya tidak bisa lagi disangkal oleh akal sehat siapaun. Analisanya sangat sederhana. Menjelang pemilu tahun 2009 partai demokrat sedang sibuk membicarakan sosok pedamping SBY untuk menjadi cawapres dalam pemilu. Dengan mengejutkan tiba-tiba muncul nama Budiono sebagai cawapres mendampingi SBY. Padahal, sebelumnya nama Budiono hampir tidak pernah muncul dalam bursa calon wakil presiden yang dibahas oleh partai Demokrat.

Dari situlah, akhirnya banyak pihak yang kemudian mengaitkan posisi wakil presiden yang saat ini dijabat oleh Budiono adalah bentuk imbalan dari peran Budiono dalam memberikan dana talangan ke Bank Century saat dirinya masih berada di BI. Jabatan wakil presiden merupakan bentuk gratifikasi bagi Budiono.

Terjerat Arus Politik

Selain terkesan tebang pilih, KPK juga terkesan terseret dalam pusaran politik penguasa. KPK yang seharusnya menjadi lembaga penegak keadilan dan pemberantas kejahatan korupsi akhirnya harus terjerumus dalam dinamika politik praktis. Tidak jarang, KPK kemudian digunakan oleh penguasa untuk melakukan kejahatan politik kepada sesorang atau kelompok tertentu.

Salah satu bukti kuat bentuk politisasi yang dilakukan melalui KPK adalah saat penetapan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaingrum sebagai tersangka dalam korupsi Kasus Hambalang. KPK dengan cepat menetapkan Anas sebagai tersangka setelah desakan dari Presiden SBY kepada KPK untuk memperjelas status Anas.

Namun, sampai saat ini pengusutan kasus Anas juga terkesan tarik ulur, disatu sisi, KPK sudah terlanjur menetapkan Anas sebagai tersangka, dan disisi yang lain KPK tentu dituntut untuk mencari bukti-bukti agar keputusan penetapan Anas sebagai tersangka menjadi logis. Terlebih lagi dalam sejarah di KPK tidak dikenal dengan adanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyedildikan), atau dengan kata lain, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka sesungguhnya ia telah menjadi terdakwa. Karena tidak ada dalam catatan sejarah KPK melepaskan tersangka  koruptor yang telah ditetapkan.

Sampai saat ini, masyarakat masih menaruh harapan yang besar kepada KPK untuk terus mengusut berbagai kasus Korupsi di negeri ini. Untuk itulah KPK harus disadarkan agar tidak terlibat dalam persoalan politik. Disaat yang sama, KPK juga harus diberi dukungan agar tetap menjadi lembaga yang kuat dan tidak mudah dikriminalisasikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tidak kalah penting pula KPK juga harus bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung untuk bersama-sama memberantas korupsi. Wallahu ‘alam bi al-shawab

*Penulis adalah Pengajar Stebank Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta.