Makelar Proposal Kasus Bansos Jateng Harus Diusut

dok-merdeka.com

BO – Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, mengapresiasi langkah Polrestabes Semarang memanggil dan memeriksa penerima dana bantuan sosial (bansos) APBD Jateng 2012. Dia berharap polisi dapat menuntaskan kasus ini dengan mengedepankan transparansi.

“Perkembangan dan kemajuan penyelidikan kasus ini harus dilaporkan ke publik. Dengan demikian tidak muncul anggapan bahwa pengusutan kasus ini hangat-hangat tahi ayam,” kata Eko seperti dilansir Tribun Jateng, Selasa (17/9/2013).

Sebelumnya, Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Dony Setiawan, menyebut sembilan penerima bansos dari APBD Jateng 2012 telah mengembalikan uang yang mereka terima. Uang itu dikembalikan karena para penerima belum menjalankan kegiatan yang tercantum dalam proposal permohonan.

Tiga penerima mengembalikannya melalui penyidik Polrestabes Semarang. Enam lainnya menyerahkan langsung ke Pemprov Jateng. Total dana yang dikembalikan itu Rp 69,7 juta.

Menurut Eko, semua pihak yang diduga terlibat harus diusut, tak hanya penerima dana. Sebab, dalam penyelewengan dan penyalahgunaan dana bansos dari APBD selalu ada aktor intelektual yang bermain. “Aktor intelektual ini harus dapat diungkap. Saya menduga mereka berada di kalangan gedung Dewan dan di lingkup Setda Jateng,” paparnya.

Peran dari aktor intelektual ini sebagai makelar proposal yang masuk. Pada gilirannya, mereka mendapat komisi dari setiap dana bansos yang cair.

Bila makelar bansos ini gagal terungkap, terbuka kemungkinan munculnya kasus penyalahgunaan anggaran lagi. Sebab, aktor intelektual tak akan pernah jera bila belum terungkap dan diproses di meja hijau.

Sebagai langkah antisipasi agar tak terulang, Eko menyarankan Gubernur Ganjar Pranowo membentuk tim verifikasi penerima Bansos. Tim ini bertugas menyeleksi proposal yang masuk dan melakukan verifikasi ke lapangan menyangkut data yang ada.

“Anggota tim verifikasi bisa kolaborasi antara orang di pemerintahan dan swasta. Satu yang terpenting, mereka punya integritas,” papar Eko.

Dia menambahkan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah juga telah mengusut kasus Bansos APBD Jateng 2011. Sayang, hingga sekarang perkembangan pengusutan tidak dipublikasikan.

“Kami tidak tahu apakah sudah ada tersangka atau belum dari kasus Bansos 2011. Sampai sekarang Kejati tak pernah mengeksposenya,” papar dia.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jateng, Sri Puryono, sebelumnya menyatakan semua penerima Bansos harus menjalankan program kegiatan sesuai yang tercantum di proposal. Setelah kegiatan dilaksanakan, penerima bansos juga bertanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban.

Adapun uang yang dikembalikan oleh penerima bansos 2012 akan masuk ke kas negara. Namun, dana itu belum tentu dialokasikan untuk pos bansos tahun depan.

“Uang yang dikembalikan akan masuk ke kas negara, istilahnya menjadi pendapatan lain-lain. Belum tentu uang itu untuk bansos lagi, yang jelas untuk dana pembangunan,” tandas Sri Puryono.

sumber: Tribun Jateng