KPK: Pemeriksaan Ibas Tergantung Anas

anas-ditahan-620x320

Penahanan Anas Urbaningrum merupakan momen yang tepat bagi mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu untuk membuka nama-nama tokoh lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan proyek lain, termasuk putra Presiden, Eddhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang selama ini sudah santer disebut-sebut.

KPK sendiri tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Ibas. Seperti kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) Johan Budi, penyidik KPK bisa saja memeriksa Ibas setelah mendapat keterangan Anas.

“Soal memeriksa saudara Eddhie Baskoro Yudhoyono, itu tergantung bagaimana saudara Anas memberikan keterangan kepada KPK,” ujar Johan dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat. Pemeriksaan atas dugaan keterlibatan Ibas, menurutnya, bisa terjadi jika Anas memberikan keterangan sesuai dengan fakta.

“KPK akan memverifikasi semua data dan keterangan Anas, termasuk nama petinggi lain Partai Demokrat. Kalau keterangannya itu tidak asal keterangan, tapi didukung oleh bukti-bukti pendukung, tentu itu akan kami validasi. Sekarang Anas punya kesempatan untuk membeberkan apa yang dia ketahui. Silakan saja dibuka,” kata Johan.

Dugaan keterlibatan Ibas dalam dugaan korupsi proyek Hambalang disebutkan oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai (perusahaan milik terpidana korupsi M Nazaruddin), Yulianis. Dia mengaku pernah menyebut nama Ibas ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang diduga melibatkan Anas. Nama Ibas disebut, katanya, saat penyidik mencecarnya soal penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Dalam kesempatan lain, kepada pers, Yulianis juga pernah membeberkan pernyataan senada. Menurut dia, ada catatan dalam keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana US$ 200.000 kepada Ibas. Dana itu, menurutnya, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Ibas sendiri sudah membantah keterangan Yulianis.

Sementara itu, kemarin KPK menahan Anas Urbaningrum untuk masa 20 hari ke depan. Anas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang sejak hampir setahun lalu ditahan di rumah tahanan KPK.

Anas kemarin mendatangi KPK dalam rangka memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek Hambalang dan proyek lain. Sebelumnya, Anas dua kali tidak memenuhi panggilan itu, sehingga KPK sempat mengancam menjemput paksa mantan anggota DPR itu.

Sebelum digiring petugas menuju tahanan, sekitar pukul 19.00 WIB kemarin, Anas sempat berharap agar semua pihak yang terlibat dalam kasus Hambalang dibongkar. Untuk itu, katanya, KPK harus bersikap adil dalam menangani kasus yang dituduhkan kepada dirinya dengan meminta keterangan semua orang yang diduga terlibat.

“Hari ini saya menjalani pemeriksaan dan jam 18.00 WIB dinyatakan ditahan. Ini adalah hari yang bersejarah buat saya. Insya Allah, hari ini adalah bagian penting untuk saya menemukan keadilan dan kebenaran,” ucap Anas.

Anas menyampaikan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua KPK Abraham Samad yang menandatangani surat penetapan penahanannya.

“Saya ucapkan rasa terima kasih yang besar kepada Pak SBY. Peristiwa ini punya arti dan punya makna dan menjadi hadiah tahun baru 2014,” kata Anas.

“Saya yakin, jika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, saya tahu betul ujungnya kebenaran akan menang,” kata Anas lagi.

Anas menggambarkan, cara KPK tidak komprehensif dalam menangani dugaan aliran dana hasil korupsi proyek Hambalang ke arena Kongres Partai Demokrat di Bandung. Menurut dia, dalam beberapa kali pemeriksaan, KPK hanya meminta keterangan orang-orang dekatnya, seperti tim sukses atau sukarelawan saat dia maju menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Bandung itu. Padahal, menurutnya, mereka hanya sebagian kecil dari seluruh orang yang seharusnya dimintai keterangan.

Karena itu, Anas mengimbau KPK agar semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung harus dimintai keterangan. Menurut dia, dengan itu kemungkinan KPK bisa menemukan fakta lebih menarik lagi.

“Jadi, siapa pun yang layak dipanggil jadi saksi, mbok dipanggil. Jangan ada saksi yang berkali-kali dipanggil, tapi ada saksi lain yang layak dipanggil tapi dihindari,” kata Anas.

Dia mengingatkan masyarakat agar tidak menisbatkan KPK sebagai lembaga yang selalu benar. “Tidak boleh lembaga atau orang dinisbatkan selalu benar. Yang selalu benar itu hanya Tuhan. Nabi pun pernah ditegur oleh Tuhan. Artinya, melakukan kesalahan, sehingga nabi saja bisa ditegur,” kata Anas.

Untuk itu, dia menawarkan kerja sama kepada KPK untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, KPK tidak akan dituduh melakukan pemberantasan korupsi dengan pilih bulu.

“Maksud saya, mari kerja sama menemukan kebenaran dan keadilan. Setiap kita punya potensi benar dan salah. Kita itu dilahirkan hanif (benar), bisa juga khilaf (salah). Ini filosofi dasar yang penting,” kata Anas.

Menurut Johan Budi, penyidik KPK sebenarnya tidak menanyakan materi pemeriksaan. Sebab, bukan hanya tidak ditemani rekan-rekan politiknya, tetapi Anas tidak ditemani tim kuasa hukumnya.

Johan mengatakan, KPK sudah menawarkan pengacara kepada Anas, namun ditolak. “Pihak yang bersangkutan mengatakan sudah menunjuk pengacara, tapi memang pengacara tidak hadir,” ujar Johan.

Hingga pukul 17.00 WIB, menurut Johan, ternyata tidak ada satu pun pengacara yang mendampingi Anas. (Suara-karya)