Jika Kader PKS Korupsi

Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (5/3)/2013. Foto: Antara

Begitu banyak komentar negatif muncul ketika Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor daging sapi beberapa waktu lalu. Hal tersebut nampak terutama di jejaring sosial, Twitter maupun Facebook, baik dari kalangan yang memiliki akses besar dalam politik maupun masyarakat awam. Sangat berbeda jika yang dijadikan sebagai tersangka korupsi atau tindakan-tindakan penyelewengan dalam bentuk lainnya adalah kader dari partai lain.

Fenomena tersebut secara sekilas sangat bisa dipahami. Sebab, bisa dikatakan bahwa sebagian besar pemilih PKS adalah pemilih ideologis yang memilih karena dorongan idealisme. PKS dipandang sebagai partai moralis yang bersih dari praktik-praktik penyelewengan kekuasaan yang diharapkan mampu memperjuangkan dan mengimplementasikan idealisme mereka.

PKS juga menegaskan diri sebagai partai yang tidak hanya bersih, tetapi juga peduli. Dan selama ini, PKS mampu menampilkan diri sebagai partai politik sesuai dengan jargon yang selalu disosialisasikan secara masif, termasuk melalui iklan-iklan politik, terutama menjelang Pemilu. Setidaknya itulah yang nampak di permukaan, walaupun di kalangan elite politik, terdapat tidak sedikit isu negatif menyangkut para kader PKS yang sedang menjabat dalam struktur kekuasaan, di antaranya isu yang terkait dengan korupsi dana PPID di DPR RI yang telah menyebabkan beberapa anggota DPR RI berurusan dengan aparat penegak hukum, bahkan telah divonis hukuman penjara. Namun, isu-isu yang menyangkut kader PKS dalam kasus tersebut masih sumir, karena tidak ada kepastian hukumnya. Kebenaran logisnya bisa dipahami oleh kalangan elite dan memiliki akses informasi politik, tetapi kebenaran faktual-formalnya belum ada, sehingga tidak bisa menjadi berita bagi publik. Karena itu, dalam konteks ini, PKS masih bisa menampilkan diri sebagaimana jargon yang diusung.

Selain itu, PKS merupakan partai politik dengan dasar formal agama Islam. Walaupun pascarakernas di Jakarta mengubah diri sebagai partai terbuka, namun identitas Islam pada PKS tidak kemudian dilepaskan. PKS tetap menyatakan diri sebagai partai dakwah. Dalam konteks tersebut, PKS menjadikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya politik untuk dalam memperebutkan kekuasaan politik.

Nah, jika ternyata terdapat kader PKS melakukan tindakan korupsi, maka publik, terutama mereka yang memilih PKS karena harapan kepada penyelenggaraan negara yang bersih, tentu saja mereka akan meluapkannya dalam bentuk kekecewaan yang sangat besar. Ini adalah sebuah gejala psikologis yang sangat mudah dipahami. Jika harapan yang terlalu besar tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan kekecewaan terlalu besar pula, bahkan bisa berkali-kali lipat kadarnya dibanding harapannya.

Dalam konteks ini, tidak berbeda dengan kasus Partai Demokrat (PD) yang mendapat hujatan publik, karena pada saat menjelang kampanye menggelontorkan iklan anti korupsi, ternyata beberapa kadernya, termasuk yang menjadi bintang iklan tersebut, terlibat skandal korupsi. Inilah yang saat ini dialami oleh PKS.

Namun, PKS memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dengan PD. Posisi sebagai partai dakwah, membuat sebagian masyarakat, termasuk yang bukan pemilih PKS, menjadikan PKS sebagai salah satu representasi atau simbol agama atau setidaknya keberagamaan. Karena itu, ketika ada kader PKS yang dianggap menodai agama, maka para penganut agama yang dijadikan sebagai simbol tersebut akan merasa tersakiti, karena tidak rela agama yang mereka anut dibajak oleh kelompok tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terlebih yang bernuansa keuntungan material untuk kelompok dan diri sendiri saja.

Kritik terhadap PKS masih ditambah lagi dari pihak-pihak lain yang memang bisa karena kepentingan-kepentingan tertentu tidak menyukai atau menginginkan PKS menjadi kerdil. Bahkan motifnya bisa bersifat ideologis pula, karena mengambil posisi ideologis berseberangan dengan PKS. Dalam konteks praksis politik, ini sangat bisa dipahami, karena politik adalah medan kompetisi untuk memperebutkan pengaruh dari sebanyak-banyaknya masyarakat pemilih. Pihak lain tidak bisa dilarang untuk melakukan tindakan menunjukkan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh lawan politik. Bahkan itu bisa dianggap sebagai kewajiban politik, dan menjadi bagian cukup penting dalam pendidikan dan sosialisasi politik, agar masyarakat tidak salah pilih dalam Pemilu yang selanjutnya. Gabungan dari kedua kelompok tersebut, membuat hujan kritik terhadap PKS menjadi semakin lebat.

PKS harus menghadapi ujian politik yang saat ini menderanya dengan kesabaran tinggi, dengan cara memperbaiki diri, dan tidak memilih untuk menyibukkan diri dalam mencari kambing hitam. Sebab, upaya itu tidak akan menyelesaikan masalah yang saat ini dihadapi PKS. Justru, sikap dan tindakan mencari kambing hitam akan menyebabkan kerugian makin besar, karena energi PKS akan habis untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Apalagi jika hukum membuktikan bahwa ada kader PKS yang benar-benar melakukan tindakan korupsi, maka PKS justru akan dianggap melakukan pembelaan terhadap korupsi atau setidaknya telah memiliki standar ganda dalam menyikapi tindakan korupsi.

Jika korupsi dilakukan oleh pihak lain, PKS bersikap kritis, tetapi jika dilakukan oleh kalangan sendiri, PKS justru melakukan pembelaan. Tentu saja, ini akan berakibat kontradiktif untuk membangun PKS menjadi partai besar. Upaya mencari kambing hitam juga sangat tidak relevan dalam konteks pembuktian diri sebagai partai politik yang diisi oleh pribadi-pribadi yang saleh. Sebab, jika para aktivis PKS memang adalah pribadi-pribadi yang bersih, maka jebakan dalam bentuk apa pun seharunsya bisa dihindari. Iming-iming material, seharusnya tidak pernah membuat para kader PKS tergoda, karena orientasi mereka bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan, melainkan untuk memperjuangkan idealisme politik, terutama untuk mengimplementasikan moral agama dalam kehidupan politik. Wallahu a’lam.