Jadi Tersangka, Anas Urbaningrum Mundur dari Demokrat

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urabingrum, telah dilarang untuk berpergian ke luar negeri, setelah dirinya ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi, Jumat (22/2/2013). Anas ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan suap dalam pembangunan pusat olah raga Hambalang. Anas Urbaningrum dituduh menerima “hadiah” yang terkait dengan pembangunan tersebut. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengatakan ada cukup bukti untuk menyatakan Anas Urbaningrum telah melanggar undang-undang anti-korupsi. Menurut laporan KPK, Anas Urbaningrum telah menerima pemberian mobil Harrier Toyota pada tahun 2009 oleh Mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Sebelumnya, politisi berusia 43 tahun tersebut telah berulang kali membantah karena cek pembelian mobil ini sempat tidak diketahui keberadaannya.  “Sejak awal saya meyakini bahwa saya tidak akan punya status hukum di KPK. Mengapa? Karena saya yakin KPK bekerja independen, mandiri, dan profesional. Karena saya yakin KPK tidak bisa ditekan opini dan hal-hal lain di luar opini, termasuk tekanan dari kekuatan-kekuatan sebesar apa pun itu,” ujar Anas dalam konferensi persnya di hadapan para wartawan di di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (23/2/2013).

Dalam konferensi pers tersebut, Anas juga menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menyusul penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua umum Partai Demokrat,” kata Anas.

Ini adalah rasa malu terbaru untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah pada bulan Desember, Menteri Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, selama pembangunan kompleks olahraga di kota Bogor, Jawa Barat. Mantan juru bicara kepresidenan bagi Presiden SBY di tahun 2004-2009 itu membantah tuduhan tersebut, namun mengatakan ia tidak ingin menjadi beban bagi presiden dan kabinet. “Roda pemerintah harus tetap berputar, dan hal-hal pribadi saya hukum adalah tanggung jawab saya,” katanya seperti dikutip oleh kantor B.O.