Indonesia Tolak Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata

Konferensi PBB tentang Perjanjian Perdagangan Senjata (UN Conference on The Arms Trade Treaty) di New York, Amerika Serikat, akan segera berakhir pada Kamis (28/3/2013). Delegasi Parlemen Indonesia yang mengikuti konferensi tersebut secara tegas menolak meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT), jika sejumlah pasal yang menjadi keberatan delegasi Indonesia tidak diubah.

Ada beberapa pasal yang nantinya memiliki implikasi buruk terhadap Indonesia. Pertama, tidak dimasukkannya hak sebuah negara untuk melindungi teritorinya, serta tidak dimasukkannya agresi sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, bisa saja sebuah negara diintervensi oleh negara lain dengan alasan HAM. Kedua, Industri pertahanan dalam negeri juga bisa lumpuh. Karena bila Indonesia dinilai melanggar HAM, maka Indonesia tidak bisa lagi mengimpor komponen teknologi. Selain itu juga tidak bisa melakukan transfer teknologi.

Bahkan, lebih dari itu, hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM sepenuhnya ditentukan oleh negara partner yang sarat kepentingan. “Pasal ini sangat subyektif dan sarat kepentingan politik negara-negara besar. Apalagi pengalaman selama ini menunjukkan adanya praktik standar ganda dalam implementasinya,” kata Muhammad Najib, anggota Komisi I DPR, yang jadi juru bicara delegasi Parlemen Indonesia seperti dilansir dalam Jurnal Parlemen.

Sejauh ini, perwakilan parlemen Indonesia dalam konferensi tersebut memang belum sepenuhnya meratifikasi hasil konferensi karena ada beberapa pasal yang masih perlu mendapat perhatian serius. Jika konsensus perjanjian tersebut tidak berubah, hal ini kemungkinan akan mengancam NKRI serta menjadikan industri pertahanan Indonesia semakin terjepit. (Misbahul Ulum)