Dr. Aries Muftie; Ahli Ekonomi Syari’ah Indonesia

membincang perkembangan sistem ekonomi syari’ah yang ditandai dengan menjamurkan MBT (Baitul Mall wat Tamwil) tentu tidak bida dilepaskan dari sosok Dr. Aries Muftie.

Siapakah sebenarnya sosok yang saat ini menjadi Ketua Umum Asosiasi BMT Se-Indonesia (Absindo) ini, berikut beritaotonomi merangkumnya dari berbagaimacam sumber:

IMG_3801

Dr. Aries Muftie adalah ahli ekonomi syari’ah Indonesia yang lahir di Garut, Jawa Barat, pada tanggal 17 April 1955. Sososk yang merupakan alumnus Universitas Indonesia (UI) ini juga menjadi salah satu perintis dan pendiri Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) di Indonesia, yakni semacam koperasi simpan-pinjam berbasis syariah.

Karena keseriusan dan konsistensi dalam mengembangkan Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), beliau didaulat menjadi Ketua Asosiasi BMT Nasional. Dengan berdirinya lembaga BMT beliau berharap BMT mampu memberikan sumbangan nyata dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang masih mendera sekitar 60 juta penduduk yang dari jumlah itu, 70 persen berada di sektor pertanian yang tersebar di hampir 70 ribu desa.

Mantan staf ahli Meneg BUMN ini juga merancang konsep brilian atas institusi keuangan mikro dengan sistem syariah. Lembaga tersebut menerapkan pemberian bantuan modal bagi rakyat miskin dengan sistem bagi hasil yang dibayar setelah panen. Bukan sistem bunga. Dengan cara seperti itu, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan penerima modal tidak dibebankan bunga yang relatif memberatkan. Ia pun menargetkan setiap desa memiliki satu BMT. Hingga kini sudah berdiri 3.000 BMT di seluruh Indonesia dengan aset lebih dari Rp 1 triliun.

Namun, sayangnya sampai sekarang pemerintah belum memberikan perhatian sangat besar bagi keberadaan BMT. Bahkan, lembaga legislatif tidak menyediakan UU sebagai bentuk dukungan. Padahal, regulasi sangat diperlukan, agar BMT tidak dinilai sebagai bank gelap. Meski demikian, komisaris Utama Bank Panin Syari’ah ini tetap bertekat untuk terus konsisten menjalankan program pengentasan kemiskinan ini. Hal itu bagian dari keinginannya, agar rakyat miskin layak dberi kemudahan dalam upaya mewujdukan harapannya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteran.

Berikut ini juga kami ulas petikan wawancara Dr. Aries Muftie tentang UU No 12 Tahun 2012 yang kami kutip dari www.ekonomisyari’ah.info 

1. Sebagai Ketua Umum  Absindo apa komentar Anda  adanya UU No 12 Tahun 2012?

Kami menyambut baik dengan adanya undang-undang baru ini. Untuk menyesuaikan UU tersebut kedepanya BMT harus melakukan perubahan seperti anggaran dasar yang harus  diberubah. Memang kita akui dalam UU tersebut tak ada nama BMT karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagai implementasi teknis belum diterbitkan. Jadi hanya baru menetapkan-menetapkan saja. Selain itu dengan adanya undang-undang baru ini,  koperasi nantinya ada lembaga baru dengan nama lembaga pengawas koperasi yang bentuknya semacama APEX. Merekan akan membentuk lembaga tersebut ditiap provinsi. Untuk mengantisipasi adanya lembaga tersebut maka kami telah mendirikan APEX sebagai lembaga yang bisa digunakan senbagai lembaga pengawas koperasi sekaligus bisa dicontoh oleh pihak regulator.

2. Apa plus minus dari keberadaan UU No 12 Tahun 2012 ini?

Plus minusnya dari regulasi ini kita akan tahu ketika sudah ada PP diterbitkannya jika belum diterbitkan maka kita tidak tahu apa plus minusnya. Tapi bagi kami mengganggap dengan  positif saja perubahan, karena perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR sesungguhnya untuk kemaslahatan umat.  BMT akan mengikuti ketentuan dari pemerintah dan akan memberikan masukkan mana yang positif dan mana yang memberikan batu sandungan, maka mumpung PP-nya belum ada BMT akan banyak memberikan masukkan kepada pemerintah.

3. Selama ini keberadaan BMT dipandang sebelah mata oleh pemerintah bagaimana dengan keberadaan UU tersebut apakah nasib BMT sama seperti tahun tahun sebelumnya?

Saya rasa dengan keberadaan UU baru tersebut merupakan momentum bagi para pegiat BMT agar diperhitungkan oleh semua pihak, apalagi dalam perkembangannya BMT yang selama ini merupakan badan hukum koperasi memiliki kontribusi besar dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Terbukti jumlah BMT semakin banyak dan terbukti pula aset yang dimiliki BMT sudah besar dan siap berkompetisi dengan lembaga keuangan lainya. Saya rasa pemerintah akan menyadari itu dan semua pihak akan memandang peran BMT dalam pengembangan perekonomian nasional.

4. Mengapa BMT memilih lembaga koperasi sebagai badan hukumnya dan bukan PT seperti yang dilakukan oleh bank syariah.

Perlu kita tahu bahwa semangat koperasi itu dari, untuk dan oleh sementara jika PT itukan perseroan terbatas dengan motif profit. Sementara koperasi itukan gerakan bersama yang bersifat pemberdayaan. Jika  BMT merupakan gerakan dakwah dan pemberdayaan maka dari itu dalam badan hukum, BMT memilih koperasi sebagai badan hukum yang sesuai karena koperasi berasaskan kebersamaan dan kegotong royongan.

5. Apa harapan Anda terhadap UU ini?

Lahirnya UU LKM dan UU Koperasi,  membantu lapisan yang paling bawah dalam  financial inclusion supaya yang bawah ini mendapatkan kesempatan yang sama. Sama seperti memperoleh asuransi dan pelayanan perbankan. Saya rasa dengan adanya UU ini koperasi dan BMT sebagai soko guru perekonomian nasional akan lebih baik dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan.