Caleg Perempuan dan Logika Androgini

Koran-Jakarta.com

Koran-Jakarta.com

Tahun 2013 adalah tahun politik. Seluruh partai Politik telah mempersiapkan diri untuk menyongsong pemilu 2014 mendatang. Termasuk juga dengan mempersiapkan kandidat caleg perempuan yang diusung untuk bertarung pada pemilu 2014.

Pada pemilu 2014 mendatang, KPU memang terbilang cukup ketat dalam mengatur keterwakilan perempuan di Parlemen. Seluruh partai politik diharuskan mentaati Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 dengan memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan dalam setiap daerah pemilihan, baik untuk tingkat DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Aturan tentang kuota keterwakilan perempuan dalam dunia politik ini memang tergolong terobosan maju yang cenderung tidak bias gender. Perempuan akhirnya mendapat kesempatan untuk melakukan aktivitas politik seperti laki-laki. Dengan masuknya perempuan  dalam struktur politik itulah, nantinya diharapkan akan melahirkan kebijakan politik yang mampu mengakomodir kepentingan kaum perempuan.

Ide kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen ini, selain dilatarbelakangi oleh gerakan kesetaran gender yang beberapa tahun terakhir gencar diwacanakan di Indonesia, juga dipicu oleh munculnya berbagai produk kebijakan politik yang bias gender serta kurang mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Hal itu terjadi lantaran pihak yang merumuskan berbagai kebijakan politik tersebut adalah kaum laki-laki.

Politik Ramah Perempuan

Selama ini, dunia politik memang terasa begitu panas, kotor, dan licik. Banyak intrik-intrik politik yang terjadi disana-sini. Suap-menyuap terjadi hampir dalam setiap pengambilan kebijakan politik, hingga saling sikut dan saling sandera antar sesama saudara. Yang akhirnya memunculkan pameo bahwa “dalam politik tak ada musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi”

Realitas dunia politik yang cenderung korup, serakah, dan penuh dengan intrik inilah yang akhirnya membuat masyarakat menganggap bahwa politik itu kotor dan keras. Anggapan ini memang tidak tidak sepenuhnya salah, juga tidak serta merta dibenarkan begitu saja. Karena sesungguhnya hakekat politik adalah untuk perbaikan. Sebab jika merujuk pada akar katanya, “politik” sesungguhnya berkonotasi baik. Kata ini berhubungan erat dengan kata “polite” yang berarti kesopanan atau kesantunan. Yang kemudian dalam pengertian sederhana, politik berarti aktivitas yang berpegang teguh pada etika kesopanan dan sesantunan. Oleh karena itulah tidak bisa disebut sebagai politik, jika tidak menggunakan etika kesopanan.

Selain kotor dan culas, politik juga erat dihubungan dengan kekuasaan (power) yang makin mengukuhkan anggapan bahwa politik memang benar-benar kotor. Meminjam definisi politik dari Hans J Morgenthau, dalam Political Among Nations bahwa politik merupakan perjuangan menuju kekuasaan. Jika definisi ini dibenarkan, tentu akan menyesatkan masyarakat. Sebab, segala daya dan upaya seseorang hanya diarahkan kepada kekuasaan saja, dan kekuasaan itu sangat identik dengan kekerasan. Akhirnya muncul anggapan bahwa politik itu sangat kejam dan hanya boleh dilakukan oleh orang yang siap dengan dunia keras saja. Kemudian timbul kesan bahwa politik menjadi “dunia terlarang” bagi kaum perempuan.

Dengan masuknya perempuan dalam dunia politik inilah diharapkan nuansa culas, korup, bengis, dan juga kotor dunia politik bisa terkikis dengan sendirinya. Dunia politik harus berubah menjadi arena yang terbuka dan ramah bagi siapa saja, termasuk bagi kaum perempuan.

Logika Androgini

Dengan aturan tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan, membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang peduli terhadap kesetaraan dan keadilan kaum perempuan. Masyarakat Indonesia juga menunjukkan perubahan pola fikir ke arah logika androgini yang tidak lagi mendikotomikan peran antara laki-laki dan perempuan dalam konteks peran yang disebabkan oleh konstruk budaya.

Androgini adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan. Yakni sebuah sifat dimana feminitas dan maskulinitas menonjol secara baik pada diri seseorang. Pandangan ini bukan berarti mengaburkan peran perempuan dan laki-laki tentunya. Hanya saja menghendaki keluwesan peran yang tidak perlu dipaksanakan.

Tidak selamanya anak perempuan harus bermain boneka dan anak laki-laki bermain pistol. Dalam kondisi tertentu sah-sah saja jika perempuan bermain pistol dan laki-laki bermain boneka. Yang paling penting sesungguhnya adalah menyadari bahwa semua peran itu bukanlah harga mati, melainkan hanya upaya untuk melatih karakter dan kemadirian seseorang.

Penerapan logika androgini dalam konteks kekinian dan kedisinian tentu menjadi sangat penting, mengingat tuntutan zaman yang selalu berkembang. Perempuan tidak harus selamanya berada dalam ruang domestik dan laki-laki selalu di ruang publik. Semua orang (laki-laki dan perempuan) berhak untuk berkarir dalam ruang yang ia kehendaki. Tentu tidak menjadi suatu masalah apabila laki-laki mengerjakaan urusan domestik seperti memasak, mencuci pakian dan melakukan aktivitas rumah tangga lainnya. Dan perempuan melakukan aktualisasi diri dalam wilayah publik.

Saat ini, yang paling penting adalah pengertian bahwa berbagai peran hasil konstruk budaya yang selama ini melekat pada laki-laki maupun perempuan adalah sarana untuk melatih sifat kemandirian mereka secara wajar dan seimbang. Bukan untuk memperlebar perbedaan diantara mereka. Sudah saatnya perempuan memiliki peluang sama dengan laki-laki, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Wallahu a’alam bi al-shawab