Headline, Sosial & Ekonomi

Wiraswasta ‘Hijau’ Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar

Wiraswasta 'Hijau' Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar

Wiraswasta ‘Hijau’ Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar

Beberapa warga Jakarta yang frustrasi karena menumpuknya masalah sampah di ibukota telah mulai bergerak untuk menyelesaikan isu tersebut sendiri.

Hamidi, seorang “wiraswasta hijau” muda, sangat prihatin dengan meluapnya sampah kota Jakarta sehingga ia mulai mengubah plastik bekas menjadi bahan bakar.

“Awalnya saya hanya ingin memulai usaha,” ujar Hamidi, yang memulai inisiatif sampah menjadi energinya setahun lalu di Tangerang.

“Namun seiring proses saya belajar mengenai meningkatnya masalah sampah di lingkungan dan saya pikir ini masalah yang harus diselesaikan,” katanya.

Ia adalah satu suara diantara hanya sekelompok kecil individu dan LSM yang telah mengambil langkah mengolah sampah dan mendesak pemerintah daerah untuk membantu mendanai proyek-proyek serupa.

Hamidi mendaur ulang 25 kilogram sampah setiap hari dengan membakar plastik dan melakukan distilasi uap yang dihasilkan menjadi bahan bakar cair. Sebagian besar rumah tangga di Jabodetabek tidak mendaur ulang sampahnya atau dilayani oleh pemulung yang mengambil sampah untuk dijual ke pabrik daur ulang.

Saat ini Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Di Jabodetabek saja, dengan lebih dari 10 juta penduduk, sampah yang terkumpul dapat memenuhi beberapa lapangan sepak bola setiap hari.

Tempat pembuangan sampah di pinggir kota menerima lebih dari 6.000 ton sampah dari Jakarta setiap hari, namun fasilitas-fasilitas pengolahan sampah kesulitan mengejarnya, sehingga sampah menggunung dan menimbulkan risiko untuk lingkungan hidup dan kesehatan.

Dengan meningkatnya masalah sampah di Jakarta dan kota-kota lain akibat kekurangan tempat, pemerintah pusat berencana membuka sektor pengelolaan sampah untuk investasi asing.

Para ahli mengatakan langkah tersebut dapat membawa teknologi dan keahlian baru yang diperlukan.

Bulan lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan toko-toko di beberapa kota untuk menjual kantong plastik untuk pelanggan. Namun dengan harga hanya Rp 200 per kantong, hal itu sepertinya tidak akan jadi pencegah yang efektif.

“Pemerintah melakukan upaya terlalu sedikit tidak hanya dengan plastik, tapi juga dengan pengelolaan sampah secara umum,” ujar Marco Kusumawijaya dari Rujak Center for Urban Studies di Jakarta.

“Kantong-kantong plastik harus betul-betul dilarang pada titik ini.. dan pemerintah seharusnya memungkinkan inisiatif-inisiatif skala kecil untuk diperbesar,” tambahnya. [hd]

http://www.voaindonesia.com/content/wiraswasta-hijau-ubah-sampah-plastik-jadi-bahan-bakar/3243203.html
Headline, Politik

Indonesia Resmi Dirikan Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 15 Maret 2016, menjelaskan soal Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina. (Foto: VOA/Andylala)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 15 Maret 2016, menjelaskan soal Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina. (Foto: VOA/Andylala)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pendirian konsulat kehormatan Republik Indonesia di Palestina bukan urusan Israel.

Pemerintah Indonesia telah mendirikan konsulat kehormatan Republik Indonesia (RI) di Ramallah, Palestina. Meski demikian peresmian konsulat kehormatan ini tidak dilakukan di Ramallah, Palestina, melainkan di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/3) menjelaskan pihak Israel secara resmi melarang kedatangan dirinya untuk melakukan peresmian konsulat kehormatan ini.

“Judulnya mission accomplished, is done. Is done dalam artian bahwaregardless apapun yang dilakukan Israel untuk tidak mengijinkan saya masuk ke Ramallah, tetapi pelantikan konsul kehormatan Indonesia di Ramallah tetap dapat dilakukan di KBRI kita di Amann. Ini sebenarnya adalah hal yang sudah kita duga sebelumnya,” kata Menlu RI Retno Marsudi.

Keputusan untuk tetap melakukan peresmian konsulat kehormatan ini menurut Retno tetap diambil pada Minggu (13/3), meski ada pelarangan dari pihak Israel sehari sebelumnya. Retno menjelaskan selama proses menjelang peresmian, ia terus melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Palestina.

“Dan kita ambil satu keputusan yang saya kira ini adalah satu keputusan yang sangat tepat. Karena misi saya yang diberikan oleh Presiden adalah melantik konsul kehormatan. Dan pelantikan itu tetap dapat dilaksanakan,” lanjutnya.

Retno Marsudi menegaskan, belum ada permintaan secara resmi dari Israel untuk bertemu. Pemerintah Indonesia lanjut Retno tidak pernah membahas rencana pendirian konsulat kehormatan ini dengan pihak Israel. Retno menggarisbawahi, pendirian konsulat kehormatan bukan menjadi urusan dari Israel.

“Saya tidak mendengar adanya request itu secara langsung. Tetapi kalo toh ada permintaan itu saya kira untuk saat ini saya belum dapat melakukannya. Saya tidak perlu bicara dengan Israel untuk mendirikan konsul kehormatan. Ini adalah di Ramallah, ini adalah urusan Indonesia dengan Palestina,” lanjutnya.

Retno Marsudi menjelaskan hubungan kerjasama antara Indonesia – Palestina khususnya di bidang ekonomi terus mengalami peningkatan. Sejak 2004 hingga 2015 tren peningkatan perdagangan Indonesia-Palestina mencapai 300 persen. Kerjasama bidang ekonomi ini menurut Retno yang menjadi salah satu tugas dari konsul kehormatan Indonesia yang dijabat oleh Maha Abu Shusha, warga Palestina, yang ditunjuk sebagai konsul kehormatan Indonesia untuk Palestina. Selain di bidang kerjasama ekonomi, masalah perlindungan warganegara Indonesia di Palestina juga menjadi cakupan kerja dari konsul kehormatan.

“Dan yang penting lagi adalah masalah proteksi terhadap warganegara Indonesia yang berkunjung ke Palestina. Dalam satu tahun ada kurang lebih 50 ribu orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke Palestina. Jadi dengan adanya konsul kehormatan, warga Indonesia akan lebih nyaman. Kalau terjadi apa-apa, ada alamat ada kontak orang yang dapat di raih sesegera mungkin,” imbuh Menlu Retno Marsudi.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, dilarang Israel memasuki Ramallah Palestina, karenamenolak untuk bertemu dengan para pejabat Israel di Yerusalem. Sebelumnya, Menlu Retno berencana ke Ramallah untuk membuka konsulat kehormatan pertama Indonesia di Ramallah Palestina. Di kota itu, dia dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Presiden Mahmoud Abbas. Tapi, Israel menolak memberikan visa untuk Retno Marsudi guna memasuki Ramallah.

Media Israel, Haaretz, melaporkan, para pejabat Israel menegaskan bahwa jika Retno ingin mengunjungi Ramallah, maka ia harus bertemu dengan para pejabat Israel di Yerusalem.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan organisasi negara-negara Islam (OKI) beberapa pekan lalu mengeluarkan pernyatan yang cukup keras seputar konflik Palestina-Israel. Presiden Jokowi saat itu menegaskan Pemerintah Indonesia dan dunia Islam,mendesak Israel segera menghentikan aksi pendudukan atas Palestina.

“Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Israel harus segera menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah pendudukan. Indonesia dan dunia Islam siap melakukan langkah konkret untuk terus mendesak Israel mengakhiri penjajahannya atas Palestina dan menghentikan kesewenang-wenangan di Al Quds Al Sharif,” imbau Presiden Joko Widodo.

Beberapa poin kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT Luar Biasa OKI ini diantaranya, komitemen bersama mendukung Al Quds Al Syarief (Kota Suci Yerusalem), berupa bantuan finansial bagi Al Quds Fund. Presiden Jokowi yang membacakan hasil keputusan dari pertemuan OKI menegaskan adanya seruan pemboikotan produk Israel dan rekonsiliasi negara Palestina.

“Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel. Dan pembentukan negara Palestina atas dasar two-state solution. Para pemimpin juga mendukung dilaksanakannya konferensi perdamaian internasional. Dunia Islam mendorong masyarakat internasional untuk melarang masuknya produk Israel. Negara-negara OKI juga mendukung rekonsiliasi negara Palestina,” imbuh Presiden Jokowi.

http://www.voaindonesia.com/content/meski-ditolak-israel-indonesia-resmi-dirikan-konsulat-kehormatan-ri-untuk-palestina/3237181.html
Headline, Jakarta, Kota

Warga Betawi Jadi Dosen di Kentucky, AS

Agus Sofyan: Dosen Biologi di Big Sandy Community and Technical College, Paintsville, Kentucky.

Agus Sofyan: Dosen Biologi di Big Sandy Community and Technical College, Paintsville, Kentucky.

Agus yang dipanggil Profesor Sofyan oleh para mahasiswanya menjadi dosen di Big Sandy Community and Technical College, sekolah program diploma dan politeknik di kota kecil, Paintsville, negara bagian Kentucky.

Dari iseng-iseng melamar sebagai dosen di Universitas Lampung, Agus Sofyan, sarjana biologi lulusan Universitas Gajah Mada ini ternyata memperoleh beasiswa melanjutkan kuliah di Universitas Kentucky, Lexington.

“Waktu itu pikiran saya dosen itu kan yang saya tahu ya kebanyakan mereka disekolahin ke luar negeri, saya pengen ke luar negeri,” ujar Agus.

Selama 10 tahun, warga Betawi ini pun menyelesaikan kuliah hingga tingkat doktoral dan pasca doktoral di universitas tersebut.

“Kemudian setelah lulus, saya melamar ke sini, kemudian dipanggil pada bulan Agustus 2007 saya mulai bekerja di sini sebagai tenaga pengajar di jurusan biologi,” tambah Agus.

Agus yang dipanggil Profesor Sofyan oleh para mahasiswanya menjadi dosen di Big Sandy Community and Technical College, sekolah program diploma dan politeknik di kota kecil, Paintsville, negara bagian Kentucky.

Agus menjelaskan, “Community college adalah sistem yang dikembangkan di Amerika untuk memberi kesempatan kepada siswa lokal yang ingin melanjutkan sekolah tapi biayanya masih kurang atau juga mereka tidak ingin meninggalkan tempat mereka terlalu lama. Community college biasanya memberikan gelar ada yang diploma, ada yang sertifikat, yang paling tinggi biasanya associate.”

Sekolah ini juga memiliki program akademis pra kuliah atau “Early College Academy” bagi para siswa SMA kelas 11 dan 12 yang ingin mencicil kredit kuliah. Menurut agus, sekolah ini sangat membantu mereka, terutama untuk menghemat uang, karena community college biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan universitas biasa.

Headline, Sosial & Ekonomi

Belgia Nilai Bisnis dan Investasi di Indonesia Membaik

Menko Maritim Rizal Ramli (kiri) menyambut Putri Astrid dari Belgia, dalam diskusi dan penandatanganan beberapa kerjasama Indonesia-Belgia di Hotel Pullman Jakarta, Rabu 16/3 (courtesy: Menko Maritim dan Sumber Daya).

Menko Maritim Rizal Ramli (kiri) menyambut Putri Astrid dari Belgia, dalam diskusi dan penandatanganan beberapa kerjasama Indonesia-Belgia di Hotel Pullman Jakarta, Rabu 16/3 (courtesy: Menko Maritim dan Sumber Daya).

Membaiknya persepsi internasional atas bisnis dan investasi di Indonesia membuat pebisnis Belgia kini tertarik berbisnis di Indonesia, terutama di bidang pengembangan pelabuhan, perkapalan dan wisata.

Lebih dari seratus pengusaha Belgia yang dipimpin Putri Kerajaan Belgia, Astrid berkunjung ke Indonesia untuk menjajaki kerjasama dan investasi. Dalam pertemuan Indonesia-Belgia Maritime Summit di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (16/3), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan potensi investasi di sektor maritim Indonesia.

Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan sekarang ini pemerintah Indonesia sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim. Investasi yang sangat besar lanjutnya sangat diperlukan untuk pembangunan dan perluasan pelabuhan, serta akses yang lebih baik ke pelabuhan dengan pembangunan jalan dan rel kereta.

Ketika berbicara dengan wartawan seusai acara itu, Rizal Ramli mengatakan kunjungan delegasi pebisnis Belgia ini merupakan yang terbesar. Ini menunjukkan adanya rasa optimis terhadap Indonesia, yang sekaligus memperlihatkan membaiknya dunia bisnis dan investasi. Menurutnya, hal ini seharusnya dijadikan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Menunjukkan adanya optimisme baru terhadap Indonesia. Jujur saja, awal-awal ekspektasi dan optimisme tinggi kemudian merosot, nah sekarang sudah mulai naik lagi. Seperti dilihat tadi banyak mereka yang tertarik untuk investasi, kerjasama dengan pengusaha Indonesia,” ungkap Rizal.

Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan iklim investasi perikanan hilir saat ini 100 persen terbuka untuk asing. Apalagi saat ini pasokan ikan melimpah pasca tindakan tegas terhadap pemberantasan pencurian ikan. Ditambahkannya, Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, ingin menjadikan sektor maritim sebagai tulang punggung perekonomian.

“Pemerintah juga terbuka seratus persen bagi kepemilikan asing untuk membangun segala jenis pabrik dan tempat pemrosesan di seluruh Indonesia. Yang sebelumnya kepemilikan asing minoritas. Kami ingin bekerjasama dengan seluruh negara,” papar Susi.

Wakil Perdana Menteri Belgia Didier Reynders mengatakan pemerintah Belgia telah mempersiapkan pembiayaan untuk membantu perusahaan Belgia yang ingin berkerjasama di Indonesia. Meskipun tidak dirinci berapa besar pembiayaan yang dimaksud itu atau komitmen apa yang diharapkan dari pengusaha Indonesia.

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, angka perdagangan Belgia-Indonesia tahun 2015 lalu mencapai 1,67 miliar dolar, sementara investasi Belgia mencapai lebih dari 7 juta dolar. Saat ini juga ada lebih dari dua ribu perusahaan asal Belgia yang beroperasi di Indonesia.

http://www.voaindonesia.com/content/belgia-nilai-bisnis-dan-investasi-indonesia-membaik-/3240457.html

Headline, Sosial & Ekonomi

Antibiotik Kembali Ampuh Lawan Bakteri Mematikan

Seorang ilmuwan meneliti bakteri staphylococcus aureus yang kebal obat di sebuah laboratorium di Berlin, Jerman (foto: ilustrasi).

Seorang ilmuwan meneliti bakteri staphylococcus aureus yang kebal obat di sebuah laboratorium di Berlin, Jerman (foto: ilustrasi).

Sejumlah antibiotik yang sudah tidak ampuh lagi melawan infeksi bakteri mematikan mungkin mendapatkan kehidupan baru, berkat penemuan beberapa senyawa yang melemahkan patogen itu.

Di seluruh dunia, bakteri staphylococcus aureus yang kebal obat telah menjadi penyebab utama kematian, sementara patogen itu semakin kebal terhadap beberapa antibiotik yang umum digunakan untuk memusnahkannya. Obat penisilin dan metisilin, yang dikembangkan pada abad terakhir ini, murah dan tersedia di banyak tempat, tetapi sekarang tidak efektif melawan ancaman bakteri itu.

Bakteri lain, termasuk yang menyebabkan pneumonia dan infeksi usus, juga mulai kebal terhadap obat.

Antibiotik baru yang lebih efektif seperti vankomisin telah dikembangkan. Tetapi obat-obat itu lebih mahal dan harus diberikan melalui suntikan.

Jadi para peneliti berpacu dengan waktu untuk mengembangkan antibiotik lebih kuat dan lebih mudah digunakan. Tapi pada suatu masa, obat-obat itu mungkin juga akan menjadi tidak efektif melawan infeksi yang merenggut nyawa.

Tapi antibiotik andalan selama ini, penisilin dan metisilin, mungkin mendapatkan kehidupan baru.

Para peneliti di perusahaan farmasi Merck menemukan dua senyawa yang melemahkan struktur biologis staphylococcus aureus yang kebal obat, yang juga dikenal sebagai MRSA, membuka jalan bagi antibiotik lama itu untuk membunuh patogen tersebut. Mereka menjabarkan penelitian ini dalam jurnal Science Translational Medicine.

Terry Roemer dari Merck mengatakan senyawa itu sendiri tidak manjur membunuh MRSA. Tapi jika digunakan dengan penisilin, keduanya menyembuhkan infeksi yang kebal obat pada tikus.

“Apa yang berbeda dan menarik adalah ini senyawa ajaib. Senyawa ini bukan antibiotik, tetapi membantu. Ini adjuvan. Ini membantu,” papar Roemer.

Ketika senyawa-senyawa yang melemahkan bakteri ini mulai tersedia, mungkin dalam beberapa tahun, Roemer mengatakan senyawa-senyawa itu akan diberikan bersama dengan antibiotik tradisional untuk membunuh bakteri kebal obat.

Yang lebih penting, kata Roemer, penemuan ini membuka jalan yang sama sekali baru dalam memerangi infeksi yang kebal antibiotik seperti MRSA.

Ia menambahkan, “Jadi lebih khusus dan juga jenis kimia yang lebih beragam yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya karena senyawa-senyawa itu bukan komponen alami yang memiliki aktivitas biologis dalam tubuh. Maksud saya, ini adalah sesuatu yang kita butuhkan.”

Menurut Roemer, dengan menemukan cara-cara untuk meningkatkan kemanjuran antibiotik yang sudah ada, para ilmuwan dapat melaju lebih cepat dalam pembuatan obat baru yang lebih ampuh untuk menyembuhkan infeksi bakteri yang kebal obat.

http://www.voaindonesia.com/content/antibiotik-kembali-ampuh-lawan-bakteri-mematikan-/3240317.html
Headline, Internasional News

Korea Uji Coba Nuklir, AS Jatuhkan Sanksi Baru

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu ilmuwan dan teknisi senjata nuklir di Pyongyang.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu ilmuwan dan teknisi senjata nuklir di Pyongyang.

Uji coba itu melanggar pembicaraan internasional yang lama macet untuk membatasi ambisi nuklir Korea Utara.

Presiden Amerika Barack Obama menandatangani perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara, dalam menanggapi uji coba hulu ledak nuklir dan rudal balistik terbaru oleh rezim otoriter itu.

Perintah eksekutif itu menyusul uji coba nuklir Korea Utara pada 6 Januari dan peluncuran rudal balistik pada 7 Februari. Uji coba itu melanggar pembicaraan internasional yang lama macet untuk membatasi ambisi nuklir Korea Utara.

Sekretaris Pers Gedung Putih Josh Earnest mengumumkan keputusan presiden itu hari Rabu (16/3).

Menurut Earnest, sanksi unilateral baru itu akan memungkinkan Amerika menerapkan sanksi yang secara bulat disetujui Dewan Keamanan PBB.

“Amerika dan komunitas global tidak akan mentolerir pelanggaran Korea Utara karena melakukan kegiatan nuklir dan rudal balistik yang dilarang, dan akan terus membebankan konsekuensinya kepada Korea Utara sampai negara itu memenuhi kewajiban internasionalnya,” ujar Earnest.

Jakarta, Sosial & Ekonomi

Warga Kali Pasir Harapkan Penggusuran Yang Manusiawi

FT 1

JAKARTA: Drama penggusuran warga di kawasan Kampung Pulo nampaknya menimbulkan trauma sendiri di benak masyarakat Kali Pasir, yang sama-sama menempati pinggiran Kali Ciliwung. Ratusan aparat Satpol PP yang dibantu oleh personel polisi dan tentara, saat akan mengeksekusi kawasan Kampung Pulo, memang sempat terlibat bentrok dengan warga yang menyebabkan sejumlah warga menderita luka.

Proses penggusuran seperti itu, menurut masyarakat Kali Pasir kurang manusiawi. Oleh sebab itu, dalam acara dialog dengan senator yang digelar di aula mini KUA Kecamatang Menteng, mereka meminta agar proses penggusuran dilaksanakan dengan baik, rapih, tertib, dan aman. Hal ini tentu saja hanya bisa dilakukan, bila masyarakat mendapat sosialisasi yang cukup, dan ganti rugi yang memadai.

“Kami sadar bahwa tujuan Pak Gubernur dalam program normalisasi Kali Ciliwung adalah membebaskan Jakarta dari banjir. Dan konsekuensinya rumah kami pasti digusur. Menggusur rumah tidak salah. Tapi tolong caranya yang baik dan manusiawi. Jangan main gusur saja,” kata Sobari, ketua RW 08.

Ia juga menambahkan agar Gubernur Ahok belajar dari mantan Gubernur Jokowi dalam proses menertibkan warga. Ia mencontohkan penertiban pedagang tanah Abang berjalan aman dan tidak menimbulkan konlfik antara aparat dengan warga, “Coba lihat penertiban pedagang Tanah Abang itu. Kita ingin prosesnya dilakukan dengan cara seperti itu, bukan seperti yang di Kampung Pulo. Berbeda kan, antara penertiban pedagang tanah Abang di jaman Pak Jokowi dengan penertiban warga Kampung Pulo jamannya Pak Ahok?” keluhnya.

Hal senada juga diamini oleh masyarakat Kali Pasir. Mereka sangat menyayangkan pelaksanaan penertiban yang berujung pada bentrok fisik antara aparat dan masyarakat.

“Kami di sini tidak ingin terjadi keributan. Karena yang jadi korban kami-kami juga. Tolong perlakukan kami dengan baik. Jangan lagi menggunakan cara-cara intimidasi. Saat ini saja misalnya, informasi seputar penggusuran masih simpang siur, baik proses penggusurannya, maupun pelaksanaannya. Ini kan membuat kami resah, tidak bisa tidur nyenyak. Jangan-jangan besok tiba-tiba rumah kami dibuldoser,” keluh Hendra yang mengaku tinggal di Kali Pasir sudah bertahun-tahun.

Di samping kesimpangsiuran berita, masyarakat Kali Pasir juga mengeluhkan minimnya sosialisasi dari pemerintah seputar pengusuran untuk pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Ciliwung tersebut.

“Ada yang bilang jalan inspeksi 7,5 meter. Dan pada tahun 70-an sudah dibebaskan 7,5 meter. Kalau dari yang ada sekarang ditampah 2,5 meter lagi, dari yang sudah ada, berarti totalnya bukan 7,5 meter dong, tapi 10 meter. untuk masalah ini saja, saya belum melihat pemerintah DKI belum menurunkan petugas untuk meng-clear-kannya. Padahal kan harusnya sudah, jadi masyarakat bisa lebih tenang,” imbuh Latif warga yang lain.[TFC]

Headline, Laporan Utama

Mengupas Transparansi Penggalangan Dana Publik

YLKI

Secara geografis sebagian besar wilayah Indonesia masuk dalam kategori daerah rawan bencana. Wilayah sekitar cincin api dari sepanjang bukit barisan di Sumatra, menyusur Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara, kemudian naik ke atas sampai ujung Pulau Sulawesi adalah wilayah yang sangat rawan terjadi bencana gempa tektonik.

Selain faktor alam, aktivitas pertambangan, perkebunann dan konversi lahan untuk perumahan maupun industri yang tidak terkendali juga berpotensi mengganggu daya dukung lingkungan. Ini dapat berakibat timbulnya bencana ekologis seperti banjir yang terjadi di beberapa daerah awal tahun ini.

Baik bencana alam maupun bencana akibat ulah menusia selalu melahirkan korban, melahirkan duka. Tidak jarang intensitas bencana datang tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Alhasil – jangankan korban – pemerintah pun acapkali tidak berdaya karena besarnya jumlah dana yang diperlukan untuk penanganan korban bencana.

Situasi ini kerap menimbulkan rasa empati dari masyarakat untuk ikut meringankan beban korban (dan juga Pemerintah). Salah satu cara yang lazim ditempuh dalam berempati adalah melalui penggalangan dana publik. Dari situasi inilah lantas muncul kelompok masyarakat, lembaga atau yayasan yang menampung dana publik untuk kemudian disumbangkan kepada korban. Pertanyaannya, aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam penggalangan dana publik untuk korban bencana?. Ini penting guna menghindari terjadinya penyelewengan dana publik.

Berpijak dari hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan penelitian terhadap beberapa lembaga – lembaga pengelola dana publik ini. Penelitian ini lebih dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk perbaikan, baik di level regulasi dan pengawasan, khususnya aktivitas penggalangan dana publik untuk keperluan sosial/kemanusiaan. Penelitian juga dimaksud untuk mendorong lembaga yang melakukan penggalangan dana publik lebih transaparan dan akuntabel dalam melakukan penggalangan dan pendistribusian dana publik, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan.

Disamping itu, penelitian YLKI sebagai bentuk kontrol sosial atas aktivitas penggalangan dana publik dan mencegah adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan bencana sebagai kedok mencari keuantungan pribadi. Dengan adanya lembaga penggalang dana publik yang kredibel, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, menyisihkan sebagian harta untuk didonasikan sekaligus menggalang solidaritas terhadap korban bencana banjir, sehingga dapat meringankan penderitaan korban banjir.

Sebelas Lembaga
Langkah pertama yang dilakukan YLKI dalam penelitian kali ini adalah melakukan inventarisasi lembaga yang secara pro-aktif mengomunikasikan kepada publik melakukan penggalangan dana untuk korban banjir. Informasi di dapat antara lain melalui spanduk, SMS, iklan atau liputan di media massa (cetak, elektronik dan online) serta pencarian di internet terhadap lembaga yang menggalang dana publik dengan ruang lingkup wilayah banjir Jakarta yang menjadi obyek penggalangan dana.

Tersebab banyaknya penggalangan dana untuk korban banjir Jakarta 2013, penelitian dikerucutkan pada penggalanagn dana publik yang dilakukan oleh lembaga. Baik lembaga yang secara khusus didirikian untuk misi sosial dan kemanusiaan, lembaga keagamaan, lembaga komersial, media massa, lembaga assosiasi pengusaha dan lembaga publik. Penggalangan dana publik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat tidak termasuk dalam obyek kajian penelitian ini.

Dari daftar lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, karena alasan terbatasnya anggaran penelitian, dipilih 11 lembaga. Kepada 11 lembaga penggalang dana publik tersebut,YLKI mengirimkan donasi untuk korban banjir, masing-masing Rp 100.000 (seratur ribu rupiah) melalui transfer bank kepada 10 lembaga, dan satu lembaga donasi melalui SMS sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah). Dengan demikian, dalam penelitian ini YLKI juga bertindak sebagai donatur.

Tiga bulan sejak mengirimkan donasi, YLKI bersurat kepada 11 lembaga, meminta laporan pertanggungjawaban penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta. Informasi yang diminta YLKI meliputi jumlah dana publik yang berhasil dihimpun, di lokasi mana dana publik disalurkan, termasuk jumlah penerima manfaat. Hal yang juga tidak kalah penting adalah dari total dana publik yang bisa dihimpun, berapa persen untuk biaya operasional lembaga dan berapa persen disalurkan ke korban banjir.

Tak Berijin?
Dari jawaban yang dikirimkan lembaga penggalang dana publik, YLKI melakukan analisa dengan parameter pada aspek legal (perijinan), profil lembaga, jenis rekening, laporan tertulis kepada donator, laporan keuangan melalui website, rasio biaya over head jika disandingkan dengan biaya progam dan sosialisai hak donator.

Dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta 2013, dari aspek perijinan, hanya ada tiga yang memiliki perijinan, satu lembaga memberikan penjelasan tertulis bahwa perijinan dalam proses. Sedangkan tujuh lembaga lain tidak ada informasi tentang perijinan yang menjadi pijakan hukum lembaga tersebut melakukan penggalangan dana publik.

Dari tiga lembaga yang memiliki perijinan, dua lembaga mengantongi ijin dari Kementrian Sosial, yaitu PKPU dan Elshinta Peduli, satu lembaga mengantongi ijin dari Dinas Sosial Pemda DKI ialah MNC TV Peduli dengan ijin bernomor: 360/HUK-PS/2013. Perijinan yang dimiliki MNC TV Peduli cukup detail dan jelas. Disebutkan, ijin diberikan untuk penggalangan dana publik korban banjir di Jakarta, waktu penggalangan dana publik, termasuk adanya kewajiban kepada MNC TV Peduli untuk membuat laporan kepada Pemda DKI, paling lambat tiga bulan setelah kegiatan penyaluran dana bantuan banjir selesai di distribusikan.

PKPU memiliki ijin untuk ruang lingkup kegiatan berskala nasional dari Kementrian Sosial Nomor: 08/HUK/2011. Apabila dibaca dengan teliti, perijinan hanya untuk melakukan kegiatan sosial. Tidak ada statemen dalam ijin tersebut untuk aktivitas melakukan kegiatan penggalangan dana publik, termasuk mekanisme pelaporan kepada Kementrian Sosial.

Elshinta Peduli juga memiliki ijin dari Kementrian Sosial Nomor: 639/HUK-PS/2005. Namun ijin yang dimiliki Elshinta Peduli sudah kadaluwarsa (berakhir 31 Desember 2005) dan tidak pernah diperbaharui. Sedangkan PT. XL Axiata, melalui penjelasan tertulis menyatakan ijin penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta masih dalam proses dan kegiatan ini sudah dikomunikasikan kepada Dinas Sosial Pemda DKI.

Dilihat dari profil lembaga yang melakukan penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta cukup beragam. Dari 11 lembaga, paling banyak adalah lembaga sosial kemanusiaan dan keagamaan (Aksi Cepat Tanggap, Lazismu, PKPU, PMI DKI Jakarta, Daarut Tauhid), disusul lembaga komersial (MNC TV, Radio Elshinta, PT XL Axiata, Mabua Harley Davidson). Sisanya lembaga negara (DPR RI) dan himpunan assosiasi pengusaha (HIPMI Jaya).

Bagi lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan, melakukan kegiatan penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta tidak begitu aneh karena lembaga ini didirikan dari awal memang untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan pada saat yang sama juga memiliki kegiatan penggalangan dana publik.

Namun tidak demikian halnya dengan lembaga komersial. Kalau lembaga komersial memiliki kepedulian pada korban banjir dalam bentuk sebagai donatur tidak ada masalah. Namun ketika lembaga komersial juga melakukan penggalangan dana publik, suatu wilayah yang bukan core bisnis, ini yang layak dipertanyakan. Karena aktivitas penggalangan dana publik bukan urusan sederhana, tetapi dibutuhkan keahlian, manajemen khusus baik dalam pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan.

Ada tiga kategori lembaga komersial dalam menunjukkan kepedulian pada korban banjir. Pertama, sebagai donatur sebagaimana disebutkan di atas. Kedua, sebagai penggalang dana publik, kemudian dana yang terkumpul disalurkan kepada lembaga yang memiliki keahlian di bidang penanganan bencana. Ketiga, sebagai pengumpul dana publik sekaligus pendistribusikan dana publik yang berhasil dihimpun. Kategori terakhir ini sebaiknya dihindari. Kecuali lembaga komersial tersebut mebuat lembaga khusus di luar struktur korporasi yang khusus bergerak dibidang sosial kemanusiaan.

Di luar lembaga sosial kemanusiaan dan komersial, yang agak aneh adalah adanya lembaga negara yang juga melakukan penggalangan dana publik, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Jika DPR memiliki kepedulian terhadap korban banjir, seharusnya tidak bertindak seperti lembaga sosial kemanusiaan, tetapi akan lebih strategis apabila menggunakan kewenangan yang dimiliki, yaitu melalui instrumen legislasi atau kewenangan budgeting dalam bentuk menambah alokasi anggaran untuk keperluan bencana, bukan ikut-ikutan lembaga swadaya masyarakat melakukan penggalatan dana publik.

Rekening Terpisah

Penyaluran donasi untuk kepentingan korban bencana banjir adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan penggalangan dana publik. Penggunaan rekening, harusnya atas nama rekening lembaga, sehingga semua arus uang masuk akan tercatat oleh bank.

Dari sepuluh lembaga yang menyediakan akses sumbangan melalui bank, 9 lembaga menggunakan rekening lembaga dan satu lembaga (DPR) menggunakan rekening pribadi salah satu staf Ketua DPR. Satu lembaga, akses sumbangan melalui SMS (PT XL Axiata ).

Penggunaan rekening lembaga dalam penggalangan dana publik oleh lembaga sosial kemanusiaan tidak ada masalah dan memang seharusnya begitu. Namun tidak demikian halnya dengan lembaga komersial. Penggalangan dana publik oleh lembaga komersial dengan menggunakan rekening atas nama PT, seperti yang dilakukan MNC TV Peduli dan Mabua Harley Davidson potensial bermasalah, karena dana publik bercampur dengan dana korporasi.

Apabila sebuah lembaga komersial, memiliki kepedulian kepada korban banjir dengan melakukan penggalangan dana publik, seyogyanya membuat lembaga sosial terpisah, dengan menggunakan rekening lembaga sosial, bukan rekening atas nama PT. Seperti yang telah dilakukan Elshinta peduli kemanusiaan.

Penggalangan dana publik yang dilakukan DPR dengan menggunakan rekening pribadi adalah sebuah kesalahan fatal. Selain melanggar ketentuan yang ada, juga kelihatan DPR menggampangkan masalah dalam hal aktivitas melakukan penggalangan dana publik. Memprihatinkan, DPR yang seharusnya tahu aturan, justru berbuat melanggar aturan.

Laporan ke Donatur
Salah satu hak donator adalah memperoleh laporan penggunaan dana publik yang berhasil dihimpun sesuai dengan peruntukan sebagaimana dijanjikan di awal, yaitu untuk korban banjir Jakarta.

Dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, ada empat lembaga yang memberikan laporan tertulis ke YLKI sebagai donator, yaitu MNC TV Peduli, PT XL Axiata, ACT dan Elshinta Peduli. Itupun setelah YLKI mengirimkan surat, meminta laporan. Seharusnya ada atau tidak ada permintaan, sebagai bentuk apresiasi kepada donatur, lembaga yang melakukan penggalangan dana publik mengirimkan laporan kepada donatur. Rendahnya lembaga yang memberikan laporan kepada donatur ini menunjukkan masih rendahnya perhatian lembaga yang melakukan penggalangan dana publik terhadap hak-hak donatur.

Hal yang tidak kalah penting dalam penggalangan dana publik adalah aspek transparansi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dalam website lembaga, sehingga dengan mudah dapat diakses oleh donatur/publik.

Dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, semuanya mempunyai website, namun hanya ada dua lembaga (MNC TV Peduli dan PKPU) yang mencantumkan laporan keuangan dalam website, sehingga dapat diakses oleh publik. Satu lembaga, ketika di-akses (10/7/13) website dalam kondisi under maintenance (ACT).

Satu hal lagi, bagi para donatur perlu mengetahui angka rasio biaya overhead lembaga dibanding biaya program. Apakah dana publik yang terhimpun ini sebagian besar memang jatuh ke korban, atau habis untuk biaya operasional untuk menggaji pengurusnya.

Dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik korban banjir Jakarta 2013, hanya dua lembaga yang memberikan keterangan (ACT dan PT. XL Axiata). Dari total dana publik yang berhasil dihimpun Oleh ACT untuk korban banjir Jakarta sebesar Rp 263.566.616. (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah), sebanyak Rp 250.388.288 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk korban banjir. Angka tersebut setara dengan 95 persen dari total penerimaan dana. Sedangkan PT. XL Axiata, total SMS yang masuk sebanyak 16.069, terdiri dari donasi SMS dengan nilai Rp 2000 per SMS sebanyak 6.626 SMS dan donasi SMS dengan nilai Rp 5000 per SMS sebanyak 9.443 SMS. Adapun total dana yang dihimpun (setelah dikurangi PPN 5%) sebesar Rp 54.964.503 (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) yang disalurkan melalui Dompet Dhuafa.

Dibalik masyarakat menyumbang sebagai donatur, mereka mempunyai hak sebagai donatur. Hak-hak donatur ini yang harus diperhatikan setiap lembaga yang melakukan aktivitas penggalangan dana publik. Ironisnya, dari 11 lembaga yang melakukan penggalang dana publik korban banjir Jakarta, perhatian akan arti penting hak-hak donatur masih sangat minim. Hampir tidak ditemukan lembaga yang pada saat mendorong masyarakat untuk menyumbang, pada saat yang sama juga melakukan sosialisasi hak-hak donatur.

Hak-hak Donatur (Donor Bill of Rights):
1. Hak untuk mengetahui misi organisasi yang disumbang, tujuan, dan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumbangan;
2. Hak untuk mengetahui mereka yang duduk dalam dewan pengurus organisasi yang disumbang, serta meminta dewan pengawas untuk secara cermat menilai tanggung jawab dewan pengurus;
3. Hak untuk menerima laporan keuangan organisasi secara transparan;
4. Hak mendapat kepastian bahwa sumbangan dibelanjakan untuk hal-hal yang telah disepakati bersama;
5. Hak mendapat kepastian bahwa sumbangan yang diberikan dikelola secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Hak untuk mengetahui apakah pihak yang meminta sumbangan adalah staf organisasi atau sukarelawan;
7. Hak mendapat keleluasaan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat, dan jujur;
8. Hak untuk meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka dan donatur berhak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak.

Simpulan dan Rekomendasi
Setiap terjadi bencana, pada saat yang sama juga diikuti maraknya penggalangan dana publik. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, ini merupakan fenomena positip. Namun demikian, perlu ada penataan, sehingga penggalangan dana publik dapat benar-benar bermanfaat bagi korban bencana.

Sebagian lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, belum sepenuhnya memberi perhatian yang memadai tentang arti pentingnya hak-hak donatur. Bahwa di balik sebuah lembaga melakukan aktifitas penggalangan dana publik, melekat kewajiban untuk memperhatikan hak-hak donatur.

Dari urian di atas, ada sejumlah rekomendasi. Pertama, perlu ada pembenahan di aspek regulasi. Undang-undang penanggulangn bencana sudah menyinggung soal arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk aspek penggalangan dana publik. Namun pengaturan masih sangat umum dan kurang spesifik dan detail.

Kedua, perlu ada rating lembaga yang melakukan penggalangan dana publik. Ini penting baik bagi masyarakat selaku donatur dapat dijadikan panduan dan referensi dalam menyalurkan donator, dan juga baik bagi lembaga yang melakukan penggalangan dana publik untuk semakin peduli pada hak-hak donatur.***

http://ylki.or.id/2015/01/mengupas-transparansi-penggalangan-dana-publik/

Jakarta, Kota, Politik, Sosial & Ekonomi

AM Fatwa Prihatin Atas Kondisi Bangsa

IMGP3629

JAKARTA: Sebagai wujud tanggung jawab merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, AM Fatwa kembali menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI di Gedung Aula Putra Fatahillah Kampus Stebank Sjafruddin Prawiranegara Jakarta Pusat, pada tanggal 22 hingga 25 Juli 2015 silam.

Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan tokoh masyarakat se-kecamatan Johar Baru ini, AM Fatwa selaku anggota DPD RI Senator dari DKI Jakarta menyampaikan keprihatinannya terhadap realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa saat ini. Menurutnya, budaya konsumerisme yang menjangkiti masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas, ditambah dengan menipisnya rasa cinta terhadap produk lokal, secara tidak langsung telah menyumbang saham bagi terpuruknya perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, pada forum tersebut, Fatwa mengajak segenap masyarakat untuk meningkatkan kecintaan terhadap produk-produk domestik, karena hal itu bukan saja dapat menyelamatkan industri lokal dari ancaman gulung tikar, tapi juga bisa meningkatkan roda perekonomian nasional.

Politisi senior itu juga memperingatkan peserta sosialisasi untuk bekerjasama secara aktif, dan melakukan langkah-langkah kongkrit dalam membentengi generasi muda dari ancaman ekspansi budaya asing. “Tidak semua budaya asing sesuai dengan nafas dan semangat budaya Nusantara. Kita harus cerdas dalam memilah dan memilih budaya asing, agar hanya mengambil yang baik-baik saja. Contoh, budaya hidup tertib, rapih, dan bersih yang diterapkan masyarakat Barat, layak untuk diadopsi. Tapi budaya pergaulan bebas yang berkembang di kalangan masyarakat sekuler, tidak baik untuk kita terapkan di sini,” kata salah satu pendiri Partai Amanat Nasional Tersebut.

Lebih lanjut, Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut menegaskan agar seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan program Trisakti pemerintah, yang salah satunya adalah berkepribadian dalam kebudayaan. “Kebudayaan Nusantara seperti gotong-royong, ramah terhadap tamu, gemar menolong, santun dalam bergaul, sopan dalam bersikap dan bertutur kata, harus kita tunjukkan kepada dunia internasional. Jangan sampai, kita yang termakan gaya hidup individualis, egois, dan materalis. Semua ini tidak ada dalam khazanah budaya Indonesia,” tegasnya.

Fatwa kemudian mengkritik pola hidup masyarakat perkotaan yang kini cenderung individualis dan tertutup. Menurutnya, masyarakat perkotaan yang sibuk dengan rutinitas kerja, acapkali tidak punya waktu untuk bergaul dengan tetangga dan orang-orang di sekitarnya. “Mereka terjebak dalam komunitas-komunitas tertentu, namun lupa dengan tetangga di kanan kirinya. Misalnya, komunitas teman sekantor, komunitas teman seprofesi, komunitas pengguna kendaraan tertentu, hingga komunitas pencinta hoby tertentu. Sayangnya, mereka tidak kenal dengan tetangga di kanan kirinya. Padahal jika terjadi sesuatu, tetangga adalah orang pertama yang pasti dimintai tolong, bukan teman-teman komunitasnya itu. Nah, pola hidup seperti inilah yang harus kita hilangkan.”

Mantan wakil ketua DPR RI periode 1999-2004 ini menghimbau agar tokoh-tokoh masyarakat, khususnya yang tinggal di Kecamatan Johor Baru, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menciptakan keamanan, agar peristiwa tawuran antarwarga yang kerap terjadi di wilayah itu, tidak terulang lagi. “Mari kita jaga lingkungan kita ini agar tawuran yang tidak pernah jelas penyebabnya, tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Kita sendiri yang rugi,” pungkasnya.[UL]

BeritaOtonomi Quote

Soe Hok Gie

“Dan seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan seperti kita melupakan yang mati untuk revolus.

 

so ho gie